MPMSN Net

Menjaga Integritas di Era Digital: Peran Strategis Masyarakat Sipil dalam Riset Mandiri Artefak Digital Berbasis Etika AI Pendahuluan Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita melakukan riset. Di Indonesia, khususnya dalam konteks pelestarian budaya dan pengembangan pengetahuan, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ini secara bertanggung jawab. Riset mandiri yang berbasis pada artefak digital—mulai dari dokumen sejarah yang telah didigitalisasi hingga karya seni kontemporer dalam format digital—menawarkan potensi besar untuk menggali dan melestarikan kekayaan Nusantara. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan etis yang signifikan, seperti risiko bias algoritmik, isu kepemilikan intelektual, dan potensi manipulasi data. Di sinilah peran strategis Masyarakat Peneliti Mandiri Sunda Nusantara, Organisasi Non-Pemerintah (NGO/Ornop), dan Civil Society Organization (CSO) H...

Konvergensi Hukum dan Sains: Analisis Komprehensif Prinsip Alat Bukti yang Sah dan Validitas Ilmiah dalam Sistem Peradilan Pendahuluan Dalam sistem peradilan modern, pencarian kebenaran materiil tidak lagi hanya bergantung pada kesaksian subjektif atau pengakuan semata, melainkan pada konvergensi antara kepastian hukum dan validitas ilmiah. Alat bukti merupakan jantung dari proses peradilan, karena tanpa bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, putusan pengadilan rentan terhadap kesalahan judisial (miscarriage of justice). Esai ini akan menguraikan secara komprehensif jenis-jenis alat bukti yang diakui oleh hukum (dengan fokus pada perkembangan hukum acara pidana di Indonesia) serta prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari admisibilitas dan bobot pembuktian, khususnya dalam konteks forensik dan bukti digital. I. Jenis Alat Bukti yang Diakui Secara Hukum Legitimasi sebuah bukti dalam pengadilan ditentukan oleh ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang. Di Indone...

Kerangka aturan etik dan prosedural bagi peneliti non-perguruan tinggi (NGO, mandiri, dan masyarakat sipil)  Secara Rasionalitas Pledoi Ilmiah                                                                  Tulisan berikut ini merupakan untuk menyusun kerangka aturan etik dan prosedural bagi peneliti non-perguruan tinggi (NGO, mandiri, dan masyarakat sipil) secara komprehensif. Pendekatan ini menggabungkan fondasi hukum nasional, prinsip integritas penelitian global, serta praktik terbaik untuk konteks non-institusional. I. Pendahuluan Ekosistem riset Indonesia tidak hanya terdiri dari peneliti akademik yang terafiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. Peneliti dari organisasi non-pemerintah (NGO/CSO), peneliti mandiri (independen), dan anggota masyarakat sipil memainkan peran yang semakin penting, teru...

Advokasi Ilmiah: Kontribusi Positif dari Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Riset di ISPPD 2026 Pendahuluan Skandal dugaan pemalsuan riset yang melibatkan Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winati dalam konferensi ISPPD 2026 di Kopenhagen telah memicu perbincangan luas di kalangan akademik Indonesia dan internasional. Sebagian besar narasi yang berkembang cenderung menyoroti aspek negatif dari peristiwa ini—potensi pencorengan reputasi peneliti Indonesia serta pelanggaran etika ilmiah. Namun, di tengah setiap tantangan besar yang dihadapi oleh komunitas ilmiah global, tersimpan benang emas yang dapat dipeluk sebagai peluang transformasi sistemik. Tulisan ini mengajak untuk memandang peristiwa tersebut dari sisi positifnya—sebagai katalis yang tak terelakkan bagi penguatan integritas akademik, percepatan reformasi tata kelola riset global, dan pendewasaan ekosistem penelitian di Indonesia. Layaknya alarm yang berbunyi di tengah malam, peringatan dini ini memiliki nilai yang tak ternilai u...