KERJA SAMA NUKLIR EROPA DAN IMPLIKASI TERHADAP ARSITEKTUR KEAMANAN GLOBAL MULTIPOLAR

Analisis Komprehensif: Dari Northwood Declaration hingga

Diskusi Swedia tentang Payung Nuklir Eropa

Februari 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Arsitektur keamanan global sedang mengalami transformasi fundamental dari unipolaritas Amerika menuju multipolaritas nuklir. Di tengah ketidakpastian komitmen AS terhadap Eropa dan ekspansi arsenal nuklir China, Eropa tengah membangun kapasitas deterensi independen melalui koordinasi antara Prancis dan Inggris—dua negara nuklir Eropa. Deklarasi Northwood pada Juli 2025 menandai titik balik historis dengan komitmen untuk mengkoordinasikan kebijakan, kapabilitas, dan operasi nuklir kedua negara.

Perkembangan ini memiliki implikasi mendalam bagi arsitektur keamanan global. Pertama, ini mengakselerasi transisi menuju multipolaritas nuklir dengan kemunculan 'kutub Eropa' ketiga selain AS-Rusia-China. Kedua, ini menciptakan preseden bagi proliferasi regional di Indo-Pasifik, di mana Jepang dan Korea Selatan menghadapi dilema serupa. Ketiga, ini mengubah dinamika kekuasaan Global South yang selama ini memperjuangkan eliminasi nuklir melalui Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

Dokumen ini menganalisis secara komprehensif bagaimana kerja sama nuklir Eropa—dari Northwood Declaration hingga diskusi terbaru Swedia—membentuk ulang tatanan global, menciptakan tantangan baru bagi non-proliferasi, dan menghadirkan baik peluang maupun risiko bagi keamanan kolektif umat manusia di era multipolar.

I. KONTEKS HISTORIS: DARI BIPOLARITAS KE MULTIPOLARITAS NUKLIR

1.1 Era Bipolar Perang Dingin (1945-1991)

Tatanan nuklir global selama Perang Dingin dicirikan oleh bipolaritas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara adidaya menguasai lebih dari 95% arsenal nuklir dunia dan membangun struktur keamanan berbasis aliansi: NATO di Barat dan Pakta Warsawa di Timur. Eropa menjadi garis depan konfrontasi nuklir, dengan ribuan senjata nuklir taktis ditempatkan di kedua sisi Tirai Besi.

Namun, bahkan dalam era bipolar ini, Prancis mengambil jalur independen. Di bawah Presiden Charles de Gaulle, Prancis mengembangkan force de frappe—kekuatan nuklir independen—dan menarik diri dari struktur komando militer terintegrasi NATO pada 1966. Filosofi de Gaulle tentang 'Eropa Bangsa-Bangsa' bertujuan melindungi blok dari hegemoni baik AS maupun Soviet.

1.2 Unipolaritas Pasca-Perang Dingin (1991-2010)

Runtuhnya Uni Soviet menciptakan 'momen unipolar' di mana Amerika Serikat mendominasi tatanan global. Periode ini menyaksikan optimisme tentang pelucutan senjata nuklir, ditandai dengan pengurangan drastis arsenal AS dan Rusia melalui START I (1991) dan START II (1993). Presiden George H.W. Bush berbicara tentang 'tatanan dunia baru' yang kooperatif.

Namun, unipolaritas ini juga menanam benih untuk erosi masa depan. China dan Rusia menyadari bahwa karena AS sangat berkomitmen pada non-proliferasi, membiarkan atau bahkan mendorong munculnya ancaman proliferasi akan menjadi cara efektif untuk mengalihkan perhatian pejabat Amerika dan mengurangi kemampuan mereka untuk menantang revisionisme geopolitik China dan Rusia.

1.3 Transisi Menuju Multipolaritas (2010-2026)

Dekade terakhir menyaksikan percepatan menuju multipolaritas. Tiga faktor kunci mendorong transformasi ini. Pertama, kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan militer global, dengan GDP yang menyaingi AS dan modernisasi militer yang agresif. Kedua, kebangkitan kembali Rusia sebagai aktor revisionis, ditandai dengan aneksasi Krimea 2014 dan invasi skala penuh ke Ukraina 2022. Ketiga, penarikan relatif Amerika dari komitmen internasional, dipercepat oleh administrasi Trump yang pertama dan kedua.

Dalam konteks nuklir, transisi ini sangat nyata. China meningkatkan arsenalnya dari sekitar 200 hulu ledak pada 2020 menjadi lebih dari 600 pada 2025, dengan proyeksi mencapai 1.500 pada 2035—setara dengan level AS dan Rusia. Ini menciptakan apa yang disebut 'doubly-multipolar' environment: multipolar dalam geopolitik dan semakin multipolar dalam kapabilitas nuklir.

II. KERJA SAMA NUKLIR EROPA: DARI LANCASTER HOUSE KE NORTHWOOD

2.1 Fondasi Kerja Sama: Lancaster House Treaties (2010)

Kerja sama nuklir Prancis-Inggris dimulai secara serius dengan Lancaster House Treaties pada November 2010. Perjanjian ini, yang ditandatangani oleh Presiden Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri David Cameron, membuka pintu untuk kerja sama bilateral dalam teknologi dan riset nuklir. Komponen kunci adalah TEUTATES Treaty, yang menyediakan kerangka untuk kerja sama ilmiah bilateral dalam isu-isu nuklir.

Di bawah perjanjian ini, Prancis dan Inggris berbagi fasilitas pengujian sub-kritikal di Prancis (Epure facility) dan secara teratur bertukar data tentang keamanan nuklir. Sejak 1992, Joint Nuclear Commission tentang kebijakan dan doktrin telah mengadakan pertemuan reguler di tingkat politik untuk mendiskusikan area kepentingan bersama, perspektif yang dibagikan, dan strategi terhadap kompetitor.

2.2 Deklarasi Chequers 1995 dan Dimensi Eropa

Bahkan sebelum Lancaster House, Deklarasi Chequers 1995 mengakui keterkaitan kepentingan vital kedua negara. Presiden Prancis Jacques Chirac pada 8 Juni 1996 menyatakan: 'Dimensi Eropa juga terbukti dalam deterensi nuklir kami. Memperkuat kerja sama kami dengan Inggris dalam area ini sangat krusial untuk masa depan. Pada pertemuan puncak Franco-Inggris terakhir, kami menekankan keselarasan yang sangat dekat dari kepentingan vital kami.'

Chirac melanjutkan: 'Pasukan deterensi Prancis dan Inggris memiliki peran spesifik untuk dimainkan dalam konteks kebijakan keamanan bersama. Tentu saja, ini tidak berarti menggantikan deterensi Amerika dengan jaminan Prancis atau Franco-Inggris. Yang kami inginkan adalah memperkuat deterensi global.' Pernyataan ini menetapkan prinsip bahwa kerja sama nuklir Eropa adalah pelengkap, bukan pengganti, untuk payung nuklir AS.

2.3 Northwood Declaration (Juli 2025): Titik Balik Historis

Pada 10 Juli 2025, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan kedua pemimpin mengeluarkan Northwood Declaration. Deklarasi ini menandai untuk pertama kalinya bahwa kedua negara berkomitmen untuk lebih dari sekadar kerja sama riset dan setuju untuk berkolaborasi dalam operasi nuklir.

Deklarasi tersebut memperjelas bahwa tidak ada situasi di mana 'kepentingan vital Prancis atau Inggris dapat terancam tanpa kepentingan vital pihak lain juga terancam' dan bahwa 'tidak ada ancaman ekstrem terhadap Eropa yang tidak akan memicu respons dari kedua negara kami.' Pernyataan bersama berkomitmen kedua belah pihak untuk koordinasi di seluruh 'kebijakan nuklir, kapabilitas, dan operasi.'

Yang penting, deklarasi menekankan bahwa 'Deterensi masing-masing negara independen tetapi dapat dikoordinasikan.' Idenya adalah untuk mencapai integrasi politik, bukan operasional, dari kedua kekuatan nuklir. Ini mempertahankan kedaulatan nasional sambil menciptakan koordinasi strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

2.4 Perluasan ke Jerman dan Negara Eropa Lainnya

Di tengah peningkatan dialog tentang koordinasi operasi nuklir, Jerman—negara non-nuklir—juga mengejar ikatan yang diperkuat dengan Inggris dan Prancis. Pada Mei 2025, Presiden Macron mengundang Kanselir Jerman Friedrich Merz ke Paris untuk pembicaraan, di mana mereka mengonfirmasi komitmen mereka bahwa Prancis dan Jerman memimpin kemandirian keamanan Eropa yang lebih besar.

Kedua pemimpin juga sepakat untuk membentuk dewan pertahanan dan keamanan Prancis-Jerman yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan respons operasional terhadap 'tantangan strategis bersama.' Pada Juli 2025, Kanselir Merz juga mengunjungi Inggris dan menandatangani perjanjian pertahanan bilateral pertama antara Jerman dan Inggris sejak akhir Perang Dunia II.

Selama kunjungannya ke Prancis pada Mei, Kanselir Merz dilaporkan mengangkat isu kerja sama nuklir yang lebih besar antara Inggris dan Prancis karena kekhawatiran bahwa administrasi Trump akan mengabaikan aliansinya. Ketiga negara adalah anggota terkemuka NATO dan sudah dilindungi oleh kewajiban pertahanan bersama NATO. Namun, dengan secara sengaja berjanji koordinasi dan kerja sama trilateral di samping komitmen NATO mereka, ketiga ibu kota memberi sinyal kesediaan mereka untuk merespons setiap jarak atau pengabaian keamanan Amerika dari Eropa.

2.5 Kasus Swedia: Perluasan Diskusi Payung Nuklir

Pada Januari 2026, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengungkapkan bahwa Swedia telah melakukan diskusi awal dengan Prancis dan Inggris tentang kemungkinan kerja sama terkait senjata nuklir. Meskipun belum ada usulan atau peta jalan konkret, pernyataan Kristersson menandai perubahan perspektif yang signifikan di Swedia terkait pencegahan nuklir di Eropa.

Kristersson menekankan: 'Ketika kami bergabung dengan NATO, kami sepenuhnya terlibat dalam semua diskusi, termasuk yang berkaitan dengan senjata nuklir di Eropa. Bukan untuk menggunakannya, tetapi selama negara-negara berbahaya memiliki senjata nuklir, negara-negara demokrasi yang kuat juga harus memiliki akses ke senjata nuklir.' Namun, ia juga menegaskan bahwa Swedia 'tidak melihat perlunya mengerahkan senjata nuklir di Swedia selama masa damai.'

Pernyataan Swedia ini penting karena beberapa alasan. Pertama, ini menunjukkan bahwa diskusi payung nuklir Eropa telah meluas melampaui anggota inti Prancis-Inggris-Jerman untuk mencakup negara-negara Nordik. Kedua, ini mengungkapkan bahwa bahkan negara-negara dengan tradisi kuat netralitas dan penolakan nuklir (Swedia memiliki program senjata nuklir rahasia yang dihentikan pada awal 1970-an dan menandatangani NPT pada 1968) kini mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam menghadapi ancaman Rusia dan ketidakpastian AS.

III. IMPLIKASI UNTUK MULTIPOLARITAS GLOBAL

3.1 Dari Dua Kutub ke Empat Kutub Nuklir

Kerja sama nuklir Eropa mengakselerasi transisi dari bipolaritas nuklir (AS-Rusia) menuju multipolaritas dengan empat kutub potensial: Amerika Serikat, Rusia, China, dan kini 'Kutub Eropa' (Prancis-Inggris dengan dukungan Jerman dan sekutu lainnya). Ini menciptakan apa yang oleh beberapa analis disebut sebagai 'doubly-multipolar world'—multipolar baik dalam geopolitik maupun dalam kapabilitas nuklir.

Menurut analisis Carnegie Endowment for International Peace, 'Multipolaritas nuklir yang muncul membuat model extended deterrence klasik menjadi lebih sulit dan berisiko untuk dipertahankan.' Dalam lingkungan di mana AS harus mempersiapkan diri untuk kompetisi dengan dua peer nuklir (Rusia dan China) untuk pertama kalinya, kapasitas Washington untuk menyediakan jaminan keamanan yang kredibel kepada sekutu Eropa menjadi terbatas.

Pejabat AS telah mengakui bahwa kontingensi simultan di Eropa dan Asia akan menimbulkan dilema strategis bagi Washington dan sekutunya. Dalam konteks baru ini, kebanyakan analis, terlepas dari afiliasi politik mereka, setuju bahwa mempertahankan postur extended deterrence yang kuat mengirimkan sinyal vital tentang ketegasan dan kredibilitas di kedua teater, dan pada akhirnya melayani kepentingan nasional AS.

3.2 Preseden untuk Proliferasi Regional di Indo-Pasifik

Kerja sama nuklir Eropa menciptakan preseden yang berpotensi berbahaya untuk proliferasi regional di Indo-Pasifik, di mana Jepang dan Korea Selatan menghadapi dilema keamanan yang serupa. Kedua negara berada di garis depan ancaman dari Korea Utara dan China, dan—seperti Eropa—semakin meragukan keandalan payung nuklir AS di bawah administrasi Trump.

Menurut laporan IAEA, Direktur Jenderal Rafael Grossi baru-baru ini memperingatkan dalam wawancara dengan Repubblica tentang dunia dengan dua puluh hingga dua puluh lima negara bersenjata nuklir. Sangat dipertanyakan apakah dunia multipolar dengan lebih dari dua puluh negara bersenjata nuklir akan benar-benar berkontribusi pada keamanan yang lebih besar.

Di Korea Selatan, survei opini publik menunjukkan dukungan mayoritas yang kuat untuk pengembangan senjata nuklir independen. Survei Februari 2022 oleh Chicago Council dan Carnegie Endowment menunjukkan 71% responden Korea Selatan mendukung negara mereka mengembangkan senjata nuklir, dan 56% mendukung kembalinya senjata nuklir taktis AS. Dalam survei 2023, lebih dari 76% warga Korea Selatan mendukung pengembangan senjata nuklir secara indigenous.

Jika Korea Selatan mengejar senjata nuklir, Jepang kemungkinan akan mengikuti. Seperti yang dicatat oleh workshop tentang Nuclear Order and Global Disorder: 'Jika salah satu dari Jepang atau Korea Selatan mengejar senjata nuklir, yang lain juga kemungkinan akan mengejar kapabilitas nuklir.' Ini akan memicu cascade nuklir regional yang akan mengubah secara fundamental keseimbangan kekuatan di Asia Timur.

3.3 Erosi Rezim Non-Proliferasi Global

Kerja sama nuklir Eropa—meskipun legal di bawah NPT karena Prancis dan Inggris adalah negara bersenjata nuklir yang diakui—secara politis dan normatif melemahkan rezim non-proliferasi. Ini terjadi dalam tiga cara.

Pertama: Delegitimasi Norma Disarmament

NPT Article VI mengamanatkan semua negara pihak untuk 'melakukan negosiasi dengan niat baik tentang langkah-langkah efektif terkait penghentian perlombaan senjata nuklir di tanggal dini dan pelucutan senjata nuklir.' Kerja sama nuklir Eropa—yang melibatkan modernisasi dan koordinasi kekuatan nuklir—dapat dilihat sebagai bergerak ke arah yang berlawanan dengan semangat Article VI.

Seperti yang dicatat oleh panel Nuclear Order and Global Disorder: 'Panel sebagian besar setuju bahwa NPT saat ini sedang dalam transisi, dan bahwa ketiga pilar non-proliferasi, pelucutan senjata, dan penggunaan damai energi nuklir, saat ini berada di bawah ancaman. Kami saat ini hidup di era multipolaritas nuklir dan global, di mana non-proliferasi kurang menjadi prioritas daripada secara historis, dan ada lebih banyak tantangan terhadap tatanan nuklir daripada sebelumnya.'

Kedua: Ketegangan dengan TPNW dan Global South

Global South telah lama menjadi advokat untuk pelucutan senjata nuklir, dari Konferensi Bandung hingga Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Negara-negara Global South berkontribusi signifikan terhadap agenda NPT melalui Eighteen-Nation Disarmament Committee yang dibentuk pada 1961. Mereka menekankan hak dan kewajiban bersama semua negara terhadap pelucutan senjata, demokratisasi, dan hak untuk penggunaan damai energi nuklir.

Namun, abstain baru-baru ini dan posisi yang diredam dalam konflik menunjukkan komitmen yang memudar. Dalam dunia yang hyper-globalisasi dan multipolar saat ini, non-alignment tradisional tidak lagi layak. Multi-alignment telah menjadi strategi yang lebih bijaksana untuk Global South, dan menyeimbangkan kepentingan yang beragam tetap krusial. Namun, diplomasi pelucutan senjata tidak boleh menjadi kartu tawar untuk keuntungan pembangunan atau geopolitik jangka pendek.

Kerja sama nuklir Eropa dapat dipersepsikan oleh Global South sebagai pengkhianatan terhadap komitmen pelucutan senjata, memperdalam divisi Utara-Selatan dalam tata kelola nuklir. Seperti yang dicatat oleh analisis tentang 'nuclear colonialism': 'Hierarki kolonial selalu membentuk tatanan nuklir global. Mencerminkan pola dominasi kolonial, negara-negara bersenjata nuklir telah mendikte siapa yang boleh memiliki senjata nuklir dan siapa yang harus tetap tidak bersenjata.'

Ketiga: Fragmentasi Arsitektur Arms Control

Koordinasi nuklir Eropa berkembang di luar kerangka arms control yang ada. Prancis tidak berpartisipasi dalam Nuclear Planning Group (NPG) NATO dan telah lama mempertahankan program senjata nuklir yang otonom. Northwood Declaration menciptakan pengaturan bilateral baru yang tidak tunduk pada transparansi atau verifikasi internasional yang sama seperti perjanjian bilateral AS-Rusia (seperti New START).

Ini berkontribusi pada fragmentasi arsitektur arms control global. Alih-alih satu kerangka multilateral yang komprehensif, kita bergerak menuju patchwork dari pengaturan bilateral dan mini-lateral yang sulit untuk dikoordinasikan dan diverifikasi. Seperti yang diamati oleh para ahli: 'Usia emas kontrol senjata nuklir yang membentuk tatanan nuklir yang ada, termasuk kerangka kerja seperti Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dan New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), sekarang berisiko menjadi usang.'

IV. IMPLIKASI KHUSUS UNTUK NEGARA NON-NUKLIR

4.1 Ketidakadilan yang Diperparah: Suara 6,1 Miliar Diabaikan

Seperti yang telah kita dokumentasikan sebelumnya, dari 8,2 miliar penduduk dunia, 6,1 miliar (74,4%) menginginkan penghapusan senjata nuklir. Dari 3,5-3,6 miliar penduduk negara non-nuklir, 80% (2,8-2,9 miliar) diwakili oleh pemerintah yang mendukung TPNW dan menentang senjata nuklir.

Kerja sama nuklir Eropa mengabaikan suara mayoritas global ini. Keputusan untuk mengkoordinasikan kekuatan nuklir Prancis-Inggris dibuat tanpa konsultasi dengan negara-negara non-nuklir yang akan menanggung risiko terbesar dari eskalasi nuklir. Tidak ada mekanisme untuk negara non-nuklir untuk memberikan input, apalagi veto, terhadap keputusan yang memiliki implikasi eksistensial bagi mereka.

Ini memperdalam krisis legitimasi demokratis dalam tata kelola nuklir global. Seperti yang kita nyatakan dalam Vienna Framework 2026: 'Suara 6,1 miliar orang tidak boleh diabaikan demi kepentingan 1,9 miliar. Legitimasi demokratis ada pada mayoritas yang menginginkan dunia bebas nuklir, bukan pada minoritas yang memegang senjata.'

4.2 Dilema Keamanan untuk Negara Payung Nuklir

Untuk negara-negara yang berada di bawah payung nuklir (seperti Jerman, Belanda, Belgia, Italia, Turki, dan kini potensial Swedia), kerja sama nuklir Eropa menciptakan dilema yang kompleks. Di satu sisi, ini menawarkan jaminan keamanan yang lebih dapat diandalkan jika AS menarik dukungannya. Di sisi lain, ini menarik mereka lebih dalam ke dalam logika deterensi nuklir dan menjauhkan mereka dari komitmen pelucutan senjata.

Kasus Swedia sangat ilustratif. Swedia memiliki sejarah panjang sebagai advokat pelucutan senjata nuklir. Negara ini pernah memiliki program senjata nuklir tetapi secara sukarela menghentikannya dan menandatangani NPT. Namun, menghadapi ancaman Rusia dan ketidakpastian AS, Stockholm kini mempertimbangkan untuk terlibat dalam diskusi payung nuklir Eropa.

Ini mencerminkan konsep 'strategic morality' yang kita diskusikan sebelumnya—di mana negara-negara memegang posisi yang tampaknya kontradiktif: secara ideal menolak senjata nuklir, tetapi secara praktis melihat kebutuhan untuk deterensi. Dari estimasi kita, sekitar 535 juta orang (6,5% populasi global) memegang sikap ambigu/kontekstual semacam ini.

4.3 Ketegangan dengan Zona Bebas Nuklir Regional

Kerja sama nuklir Eropa juga menciptakan ketegangan dengan prinsip zona bebas nuklir regional (Nuclear-Weapon-Free Zones, NWFZ) yang telah berhasil diterapkan di Amerika Latin (Treaty of Tlatelolco), Afrika (Treaty of Pelindaba), Asia Tenggara (Treaty of Bangkok), Asia Tengah (Treaty of Semipalatinsk), dan Pasifik Selatan (Treaty of Rarotonga).

NWFZ mewakili sekitar 115 negara dengan populasi total lebih dari 2 miliar orang yang telah secara sukarela berkomitmen untuk tidak mengembangkan, memperoleh, atau mengerahkan senjata nuklir. Ini adalah pencapaian signifikan dalam non-proliferasi dan mencerminkan preferensi mayoritas umat manusia untuk keamanan tanpa senjata nuklir.

Kerja sama nuklir Eropa mengirimkan sinyal yang berlawanan: bahwa keamanan hanya dapat dicapai melalui deterensi nuklir, dan bahwa negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir harus bergantung pada payung nuklir negara lain. Ini merongrong norma NWFZ dan dapat mendorong negara-negara lain untuk meninggalkan komitmen bebas nuklir mereka.

V. RISIKO DAN PELUANG DALAM ERA MULTIPOLAR

5.1 Risiko Eskalasi dan Miskalkukasi

Lingkungan multipolar dengan banyak aktor nuklir secara inheren lebih tidak stabil daripada bipolaritas Perang Dingin. Selama Perang Dingin, AS dan Uni Soviet mengembangkan protokol komunikasi, mekanisme pengurangan risiko (seperti hotline Moskow-Washington), dan pemahaman bersama tentang 'aturan permainan' yang membantu mencegah eskalasi yang tidak disengaja.

Dalam lingkungan multipolar dengan empat atau lebih kutub nuklir, kompleksitas meningkat secara eksponensial. Risiko miskalkukasi meningkat karena setiap aktor harus memperhitungkan tidak hanya satu lawan, tetapi beberapa. Seperti yang diamati oleh Carnegie Endowment: 'Eropa masih kekurangan kerangka bersama dan komunitas epistemik yang koheren tentang deterensi. Debat nasional tetap terfragmentasi, seringkali kontradiktif, dan dibentuk oleh persepsi ancaman yang berbeda serta tingkat toleransi risiko.'

Kremlin hampir pasti akan melihat perkembangan ini dalam ranah nuklir dalam konteks kepemimpinan Franco-Inggris yang lebih luas dalam domain konvensional, baik itu membangun 'Coalition of the Willing' untuk mendukung Ukraina, kontribusi bersama untuk multinational battlegroup NATO di Estonia, atau memperkuat basis industri pertahanan bersama mereka. Koordinasi Prancis dan Inggris—dari operasi sehari-hari hingga ancaman ekstrem di mana arsenal nuklir terlibat—adalah sesuatu yang sekarang harus diperhitungkan Moskow.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam pidato nasional Macron pada Maret 2025, yang menegaskan kembali bahwa kepentingan vital Prancis memiliki dimensi Eropa. Pemimpin Rusia lebih suka agar negara-negara bersenjata nuklir Aliansi mempertahankan visi konservatif tentang deterensi yang tidak akan berkembang dari susunan mereka saat ini. Reaksi Rusia yang keras ini meningkatkan risiko eskalasi dan konfrontasi.

5.2 Tantangan untuk Arms Control Multilateral

Kerja sama nuklir Eropa memperumit prospek untuk arms control multilateral. Secara tradisional, arms control nuklir telah bilateral (AS-Rusia/Soviet) dengan beberapa elemen multilateral melalui NPT. Namun, dalam lingkungan multipolar dengan empat kutub nuklir, kerangka bilateral tidak lagi memadai.

China telah lama menolak untuk bergabung dengan pembatasan arms control, dengan alasan bahwa arsenalnya jauh lebih kecil daripada AS dan Rusia. Namun, dengan ekspansi China menuju 1.500 hulu ledak pada 2035, argumen ini menjadi kurang meyakinkan. Munculnya 'kutub Eropa' membuat situasi lebih kompleks: apakah Prancis dan Inggris harus dihitung secara terpisah atau sebagai kutub Eropa kolektif? Bagaimana dengan kontribusi dari negara-negara payung nuklir seperti Jerman?

Seperti yang dicatat oleh State Department's International Security Advisory Board: 'Fokusnya harus pada pembatasan arsenal nuklir strategis dan pelestarian perjanjian yang ada. Sama pentingnya untuk melibatkan Beijing dan kekuatan nuklir yang sedang berkembang lainnya dalam arsitektur arms control internasional yang baru dan untuk mencegah proliferasi lebih lanjut senjata nuklir.'

5.3 Peluang untuk Transparansi dan Verifikasi yang Lebih Baik

Meskipun ada risiko, kerja sama nuklir Eropa juga menghadirkan peluang untuk transparansi dan verifikasi yang lebih baik—jika dirancang dengan benar. Northwood Declaration menyebutkan pembentukan 'steering group' baru yang menandai peningkatan penting dari Joint Nuclear Commission yang ada.

Kelompok pengarah ini kemungkinan akan mencakup kerja sama pada aspek teknis, melanjutkan kerja sama yang ada sejak Lancaster House Treaty 2010. Di fasilitas Epure di Prancis, kedua negara melakukan tes untuk menjamin keandalan dan keamanan hulu ledak nuklir mereka. Pada tingkat politik maupun teknis, peningkatan kunjungan situs dan pertukaran dapat memberi sinyal kedalaman entente nuklir baru kepada musuh potensial.

Ini bisa menjadi model untuk transparansi yang lebih besar dalam konteks multipolar. Jika Prancis dan Inggris dapat mengembangkan mekanisme verifikasi bersama, ini dapat diperluas untuk mencakup negara-negara nuklir lain dan bahkan negara-negara non-nuklir melalui Nuclear Verification Consortium (NVC) yang kita usulkan dalam Vienna Framework 2026.

5.4 Potensi untuk 'European Strategic Autonomy' yang Konstruktif

Dalam pidato ke bangsa Prancis pada Maret 2025, Macron menguraikan rencana untuk kerja sama keamanan yang ditingkatkan di Eropa, dengan menegaskan bahwa 'Masa depan Eropa tidak harus diputuskan di Washington atau Moskow.' Visi ini tentang otonomi strategis Eropa—jika direalisasikan secara konstruktif—dapat berkontribusi pada stabilitas global.

Eropa yang lebih mandiri secara strategis dapat membantu menyeimbangkan kembali hubungan pertahanan transatlantik sehingga Washington melihat Eropa sebagai mitra strategis yang capable daripada sebagai dependent. Lonjakan belanja pertahanan 2025 dan penumpukan mass, readiness, dan stockpile membantu memberi sinyal bahwa Eropa bukan liability, tetapi pilar keamanan Barat.

Untuk AS, Northwood Declaration adalah sinyal yang jelas bahwa Inggris dan Prancis mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dan deterensi Eropa dan Aliansi. Ini dapat mengurangi beban pada AS dan memungkinkan Washington untuk lebih fokus pada Indo-Pasifik.

VI. INTEGRASI DENGAN VIENNA FRAMEWORK 2026

6.1 Kerja Sama Nuklir Eropa sebagai Studi Kasus

Kerja sama nuklir Eropa dapat menjadi studi kasus penting untuk Vienna Framework 2026 yang telah kita usulkan. Framework ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip TPNW dengan mekanisme verifikasi yang telah terbukti dalam tradisi START, menciptakan jalur baru menuju keamanan global yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Kerja sama Prancis-Inggris menunjukkan bahwa bahkan negara nuklir dapat mengembangkan mekanisme transparansi dan koordinasi yang lebih canggih. Fasilitas pengujian bersama Epure, pertukaran data reguler, dan Joint Nuclear Commission memberikan preseden untuk jenis transparansi yang kita advokasikan dalam Vienna Framework.

6.2 Peran Negara Non-Nuklir dalam Mengawasi Kerja Sama Eropa

Nuclear Verification Consortium (NVC) yang kita usulkan dalam Vienna Framework dapat memainkan peran kunci dalam mengawasi kerja sama nuklir Eropa. Alih-alih membiarkan koordinasi Prancis-Inggris berkembang secara bilateral tanpa oversight eksternal, NVC—yang terdiri dari 10 negara non-nuklir yang dipilih berdasarkan representasi geografis—dapat:

• Memiliki akses terhadap data agregat tentang arsenal gabungan Prancis-Inggris

• Mengangkat 'red flags' jika terdapat inkonsistensi dalam pelaporan atau jika koordinasi mengarah pada eskalasi

• Menyediakan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB tentang perkembangan koordinasi nuklir Eropa

• Memberikan suara konsultatif dalam diskusi tentang perluasan payung nuklir Eropa ke negara-negara seperti Swedia

Ini akan memberikan legitimasi demokratis kepada kerja sama nuklir Eropa dan memastikan bahwa suara 6,1 miliar orang yang menolak nuklir tidak sepenuhnya diabaikan.

6.3 Negative Security Assurances yang Diperkuat

Vienna Framework mengusulkan Negative Security Assurances (NSA) yang diperkuat—komitmen hukum dari negara nuklir untuk tidak menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir yang mematuhi NPT. Kerja sama nuklir Eropa dapat menjadi platform untuk menguji dan memperkuat NSA ini.

Sebagai contoh, Northwood Declaration dapat diperluas untuk secara eksplisit mencakup komitmen bahwa koordinasi nuklir Prancis-Inggris tidak akan ditargetkan pada negara non-nuklir yang mematuhi NPT. Ini akan membangun kepercayaan dengan Global South dan menunjukkan bahwa kerja sama nuklir Eropa adalah defensif, bukan ofensif.

6.4 Global Nuclear Risk Mitigation Fund (GNRMF)

Vienna Framework mengusulkan bahwa negara nuklir mengalokasikan 10% dari anggaran modernisasi nuklir mereka (~$10 miliar/tahun) ke Global Nuclear Risk Mitigation Fund yang dikelola bersama dengan negara non-nuklir. Prancis dan Inggris, sebagai bagian dari koordinasi nuklir mereka, dapat menjadi kontributor awal GNRMF.

Dana ini dapat digunakan untuk remediasi lingkungan di wilayah yang terdampak uji nuklir Prancis (Algeria, Polinesia Prancis) dan Inggris (Australia, Pasifik), serta untuk penelitian sistem peringatan dini untuk mencegah peluncuran nuklir yang tidak disengaja. Ini akan menunjukkan bahwa Eropa serius tentang tanggung jawab global dan tidak hanya fokus pada kepentingan keamanan regional.

VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK NAVIGASI ERA MULTIPOLAR

7.1 Untuk Negara Nuklir Eropa (Prancis & Inggris)

1. Transparansi Proaktif: Publikasikan data agregat tentang arsenal gabungan dan mekanisme koordinasi untuk membangun kepercayaan internasional.

2. Pelibatan Global South: Undang perwakilan dari negara-negara TPNW untuk dialog tentang dimensi Eropa dari kepentingan vital Prancis.

3. Komitmen Pelucutan Senjata: Tetapkan target jangka menengah untuk pengurangan arsenal, selaras dengan semangat NPT Article VI.

4. NSA yang Diperkuat: Secara eksplisit berkomitmen untuk tidak menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir yang mematuhi NPT.

5. Kontribusi GNRMF: Alokasikan sebagian dari anggaran modernisasi nuklir untuk fund global yang mendukung remediasi lingkungan dan kompensasi korban.

7.2 Untuk Negara Payung Nuklir Eropa (Jerman, Swedia, dll)

6. Klarifikasi Posisi: Artikulasikan dengan jelas apakah dukungan untuk payung nuklir Eropa konsisten dengan komitmen pelucutan senjata jangka panjang.

7. Kondisionalitas: Jadikan partisipasi dalam payung nuklir bersyarat pada komitmen Prancis-Inggris untuk transparansi dan pengurangan bertahap.

8. Advokasi untuk NVC: Dorong pembentukan Nuclear Verification Consortium dengan partisipasi negara non-nuklir.

9. Investasi Konvensional: Fokus pada penguatan kapabilitas konvensional untuk mengurangi ketergantungan pada deterensi nuklir.

7.3 Untuk Amerika Serikat

10. Dukung Otonomi Strategis Eropa: Sambut kerja sama nuklir Eropa sebagai burden-sharing yang mengurangi tekanan pada extended deterrence AS.

11. Perjelas Komitmen: Berikan jaminan yang kredibel tentang komitmen NATO Article V sambil mendorong Eropa untuk mengambil tanggung jawab lebih.

12. Libatkan China: Gunakan kerja sama nuklir Eropa sebagai leverage untuk mendorong China bergabung dalam arms control multilateral.

13. Dukung Vienna Framework: Advokasi untuk kerangka multilateral yang mengintegrasikan Prancis, Inggris, dan akhirnya China dalam pembatasan arms control.

7.4 Untuk Global South dan Negara TPNW

14. Solidaritas Kolektif: Jangan biarkan diplomasi pelucutan senjata menjadi kartu tawar untuk keuntungan pembangunan jangka pendek.

15. Tekanan Normatif: Terus delegitimasi senjata nuklir melalui TPNW dan dorong stigmatisasi serupa seperti yang berhasil dengan ranjau darat dan cluster munitions.

16. Partisipasi dalam NVC: Usulkan dan dorong pembentukan Nuclear Verification Consortium di mana negara non-nuklir memiliki suara dalam mengawasi arsenal global.

17. Kolaborasi dengan Negara Nuklir Progresif: Identifikasi dan bekerja sama dengan elemen-elemen di dalam negara nuklir yang mendukung pelucutan senjata.

7.5 Untuk Komunitas Internasional

18. Implementasi Vienna Framework 2026: Adopsi kerangka multilateral yang mencakup semua negara nuklir dengan suara konsultatif untuk negara non-nuklir.

19. Perkuat NPT: Review Conference 2026 harus menghasilkan dokumen final bersama yang memperkuat non-proliferasi dan komitmen pelucutan senjata.

20. Konvergensi TPNW-NPT: Ciptakan jalur untuk konvergensi antara TPNW dan NPT melalui mekanisme seperti Vienna Framework.

21. Investasi dalam Keamanan Kolektif: Alokasikan sumber daya untuk sistem keamanan kolektif yang mengurangi ketergantungan pada deterensi nuklir.

VIII. KESIMPULAN: NAVIGASI DUNIA MULTIPOLAR YANG BERBAHAYA

Kerja sama nuklir Eropa—dari Lancaster House 2010 hingga Northwood Declaration 2025 dan diskusi Swedia 2026—menandai transformasi fundamental dalam arsitektur keamanan global. Dunia bergerak dari bipolaritas nuklir menuju multipolaritas yang lebih kompleks dan berpotensi lebih berbahaya, dengan empat atau lebih kutub nuklir yang berinteraksi dalam cara-cara yang tidak dapat diprediksi.

Transformasi ini memiliki implikasi mendalam bagi 8,2 miliar penduduk planet ini, khususnya 6,1 miliar (74,4%) yang menginginkan dunia bebas senjata nuklir tetapi suara mereka diabaikan dalam pengambilan keputusan keamanan. Kerja sama nuklir Eropa memperdalam kesenjangan demokratis ini dengan menciptakan pengaturan regional yang berkembang di luar oversight multilateral.

Namun, krisis juga menghadirkan peluang. Jika Eropa dapat mengembangkan model transparansi dan koordinasi yang efektif melalui kerja sama Prancis-Inggris, ini dapat menjadi preseden untuk arms control multilateral yang lebih luas. Jika negara-negara payung nuklir seperti Jerman dan Swedia dapat mensyaratkan partisipasi mereka pada komitmen pelucutan senjata jangka panjang, ini dapat menciptakan tekanan konstruktif untuk pengurangan bertahap.

Vienna Framework 2026 yang telah kita usulkan menawarkan jalur maju. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip TPNW dengan mekanisme verifikasi tradisi START, dengan memberikan suara konsultatif kepada negara non-nuklir melalui Nuclear Verification Consortium, dan dengan menciptakan Global Nuclear Risk Mitigation Fund yang mengakui ketidakadilan struktural, Vienna Framework dapat menjembatani kesenjangan antara idealisme pelucutan senjata dan realisme deterensi.

Kerja sama nuklir Eropa dapat menjadi studi kasus pertama untuk framework ini. Alih-alih berkembang sebagai bilateral arrangement yang tidak transparan, koordinasi Prancis-Inggris dapat tunduk pada oversight dari NVC, berkontribusi pada GNRMF, dan berkomitmen pada target pengurangan jangka menengah yang selaras dengan NPT Article VI.

Tantangan multipolaritas nuklir sangat besar—peningkatan risiko eskalasi, fragmentasi arms control, dan erosi norma non-proliferasi. Namun, dengan kepemimpinan yang bijaksana, transparansi yang proaktif, dan inklusivitas yang demokratis, komunitas internasional dapat menavigasi era berbahaya ini menuju keamanan kolektif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Suara 6,1 miliar orang yang menolak nuklir harus didengar.

Era multipolar menuntut arsitektur keamanan yang mencerminkan kehendak mayoritas umat manusia, bukan hanya kepentingan minoritas bersenjata.

LAMPIRAN: KUTIPAN KUNCI DARI SUMBER PRIMER

A. Tentang Multipolaritas Nuklir

Carnegie Endowment for International Peace:

'Multipolaritas nuklir yang muncul membuat model extended deterrence klasik menjadi lebih sulit dan berisiko untuk dipertahankan... Pejabat AS telah mengakui bahwa kontingensi simultan di Eropa dan Asia akan menimbulkan dilema strategis bagi Washington dan sekutunya.'

State Department International Security Advisory Board:

'Lanskap nuklir telah berubah secara signifikan sejak akhir Perang Dingin. Namun, sifat deterensi—bagaimana ia bekerja, apa yang dibutuhkan agar efektif, dan risiko yang ditimbulkannya—tidak berubah hanya karena AS sekarang menghadapi dua kompetitor near-peer nuklir alih-alih satu.'

B. Tentang Kerja Sama Nuklir Eropa

Northwood Declaration (10 Juli 2025):

'Tidak ada situasi di mana kepentingan vital Prancis atau Inggris dapat terancam tanpa kepentingan vital pihak lain juga terancam... tidak ada ancaman ekstrem terhadap Eropa yang tidak akan memicu respons dari kedua negara kami.'

Presiden Macron (5 Maret 2025):

'Masa depan Eropa tidak harus diputuskan di Washington atau Moskow... Ada selalu dimensi Eropa pada kepentingan vital Prancis dalam doktrin nuklir kami.'

C. Tentang Global South dan TPNW

Analisis Global South dalam Tatanan Nuklir:

'Negara-negara Global South telah lama menjadi advokat untuk pelucutan senjata nuklir... Namun abstain baru-baru ini dan posisi yang diredam dalam konflik menunjukkan komitmen yang memudar. Dalam dunia yang hyper-globalisasi dan multipolar saat ini, non-alignment tradisional tidak lagi layak.'

Tentang Nuclear Colonialism:

'Hierarki kolonial selalu membentuk tatanan nuklir global. Mencerminkan pola dominasi kolonial, negara-negara bersenjata nuklir telah mendikte siapa yang boleh memiliki senjata nuklir dan siapa yang harus tetap tidak bersenjata... TPNW memberdayakan Global South untuk mendelegitimasi senjata nuklir dan mendefinisikan ulang tatanan keamanan global.'

D. Tentang Risiko dan Tantangan

Carnegie Endowment tentang Eropa:

'Eropa masih kekurangan kerangka bersama dan komunitas epistemik yang koheren tentang deterensi. Debat nasional tetap terfragmentasi, seringkali kontradiktif, dan dibentuk oleh persepsi ancaman yang berbeda serta tingkat toleransi risiko. Eropa membutuhkan kebiasaan praktis kerja sama pertahanan, termasuk konsultasi reguler, asumsi perencanaan bersama jika memungkinkan, dan kejelasan yang lebih besar tentang manajemen eskalasi.'

Workshop Nuclear Order and Disorder:

'Panel sebagian besar setuju bahwa NPT saat ini sedang dalam transisi, dan bahwa ketiga pilar non-proliferasi, pelucutan senjata, dan penggunaan damai energi nuklir, saat ini berada di bawah ancaman. Kami saat ini hidup di era multipolaritas nuklir dan global, di mana non-proliferasi kurang menjadi prioritas daripada secara historis, dan ada lebih banyak tantangan terhadap tatanan nuklir daripada sebelumnya.'

Dokumen Analisis - Februari 2026