10 Kesalahan Sistem Negara dalam Kasus Skandal Riset Palsu ISPPD 2026

10 Kesalahan Sistem Negara dalam Kasus Skandal Riset Palsu ISPPD 2026

Ringkasan Eksekutif

Skandal pemalsuan riset di ISPPD 2026 Kopenhagen bukanlah sekadar kasus kecurangan individual, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik tata kelola riset nasional Indonesia yang telah berlangsung lama. Kegagalan ini merentang di empat arena krusial: (1) regulasi institusional yang tidak mengakomodasi peneliti non-dosen; (2) sistem pengawasan afiliasi kelembagaan yang amburadul; (3) mekanisme travel grant yang tanpa pengawasan; (4) ketiadaan infrastruktur partisipasi masyarakat sipil, termasuk NGO, dalam ekosistem riset. Akumulasi kegagalan ini telah menciptakan ruang hampa hukum dan administratif yang dimanfaatkan secara sistematis oleh jaringan pelaku kecurangan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi—dimulai dari Taiwan (2025), Jepang, dan berpuncak di Denmark (2026).

A. Kesalahan Sistemik dalam Kategori Akademik

No Jenis Kesalahan Sistemik Manifestasi dalam Kasus Akar Masalah & Sumber Validasi

1 Tidak adanya jalur karier resmi untuk peneliti non-dosen Mayoritas terduga pelaku bukan dosen aktif, sehingga Kemdiktisaintek tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif atau etik. Ini menciptakan zona abu-abu di mana peneliti independen dapat beroperasi tanpa akuntabilitas kelembagaan. Di Jerman, peneliti full-time memiliki status, jenjang karier, dan pengakuan profesional yang jelas——dengan model seperti Max Planck Society dan Fraunhofer Society yang menunjukkan bagaimana peneliti bekerja di persimpangan universitas, negara, dan industri, tanpa harus dibebani kewajiban mengajar. Indonesia, sebaliknya, masih belum memiliki skema serupa. Gagasan Kepala BRIN Arif Satria tentang jabatan fungsional peneliti di kampus adalah sinyal perubahan arah yang tertunda. Kegagalan negara menyediakan "ruang hidup yang layak" bagi peneliti non-dosen

2 Sistem insentif keliru: IKU dan BKD yang memicu kuantitas di atas kualitas Regulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas dan Beban Kerja Dosen (BKD) secara tidak langsung menciptakan tekanan berlebih bagi dosen untuk memproduksi riset dengan mengedepankan kuantitas tanpa diimbangi pendalaman mutu. Wakil Menteri Stella Christie mengakui bahwa sistem yang ada telah mendorong praktik predatory publishing dan kecurangan akademik. Skandal Denmark, dalam perspektif ini, adalah konsekuensi logis dari sistem yang memberi insentif pada "produksi massal publikasi". Kebijakan nasional yang keliru dalam mengukur produktivitas akademik

3 Misinterpretasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang membebankan penelitian sebagai tugas terpisah Regulasi saat ini mengharuskan satu individu dosen melakukan tiga tugas secara terpisah (pendidikan, penelitian, pengabdian), padahal amanat undang-undang adalah menjadikan penelitian sebagai basis bagi pengajaran dan pengabdian, bukan tugas terisolasi. Akibatnya, penelitian dilakukan secara tergesa-gesa, hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan sebagai panggilan intelektual. Kesalahan interpretasi kebijakan di tingkat implementasi

4 Tidak adanya tahun sabat (sabbatical leave) yang terstruktur bagi peneliti Di Indonesia, sabbatical leave tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga sifatnya opsional dan ditentukan oleh kebijakan internal perusahaan/lembaga. Tidak adanya program cuti panjang terstruktur untuk pengembangan profesional memaksa peneliti mencari jalur instan seperti fabrikasi data untuk mendapatkan travel grant dan pengakuan internasional. Ketiadaan regulasi yang mendukung pengembangan profesional jangka panjang peneliti

5 Pendanaan riset yang tidak berbasis merit sepenuhnya Sistem pendanaan melalui Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) PTNBH memiliki kelemahan struktural: lolosnya seleksi proposal tidak semata-mata didasarkan pada kelayakan dan kompetensi, tetapi juga "restu" pimpinan LPPM PTNBH. Ketua LPPM Universitas Negeri Malang mengkritik: "Rezim birokrasi kita kadang-kadang justru menghambat peneliti untuk tumbuh lebih baik". Sistem "perjodohan" dalam alokasi dana ini menciptakan ketergantungan vertikal yang menghambat objektivitas dan meritokrasi. Mekanisme pendanaan yang tidak transparan dan tidak berbasis merit

B. Kesalahan Sistemik dalam Kategori Hukum dan Kelembagaan

No Jenis Kesalahan Sistemik Manifestasi dalam Kasus Akar Masalah & Sumber Validasi

6 Ketiadaan regulasi yang mengikat alumni dalam penggunaan afiliasi institusi Para terduga pelaku (alumni UNY) mencantumkan nama UNY dan institusi fiktif seperti "Department of Liver Transplant Surgery" dan "Yogyakarta State University" tanpa izin dan tanpa kontrol. Menteri Brian Yuliarto mengkategorikan ini sebagai penipuan, namun mengakui bahwa tidak ada sanksi administratif yang dapat langsung dijatuhkan karena mereka bukan dosen aktif. Pemerintah kini mengupayakan jalur pidana (KUHP Pasal 378 tentang penipuan dan UU ITE) sebagai jalan terakhir untuk memberi efek jera. Tidak adanya kode etik yang mengikat alumni dalam penggunaan nama institusi

7 Tidak ada mekanisme whistleblower yang terlindungi di sektor akademik Skandal ini baru terungkap karena dua peneliti Indonesia——Ida Bagus Mandhara Brasika dan Wa Ode Dwi Daningrat——yang kebetulan hadir dan memiliki keberanian melaporkan. Tidak ada saluran pelaporan resmi yang terstruktur, tidak ada perlindungan hukum bagi pelapor, dan tidak ada insentif bagi warga negara untuk melaporkan kecurangan akademik. Ketiadaan ini membuat skenario seperti Denmark tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, bahkan setelah praktik serupa dilakukan di Taiwan (2025) dan Jepang tanpa pernah diusut. Ketiadaan infrastruktur whistleblower system di ekosistem riset nasional

8 Tidak adanya platform citizen science dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan riset Kegagalan negara dalam menyediakan mekanisme bagi NGO dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan riset——sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ICESCR dan Komentar Umum No. 25 (2020)——dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara di bawah hukum internasional yang telah diratifikasi melalui UU No. 11/2005. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ruang sipil di Indonesia menyusut melalui berbagai bentuk pembatasan legal, politik, dan digital, yang mempengaruhi keberlanjutan dan kapasitas Civil Society Organizations (CSOs). Ini menciptakan ekosistem riset yang tertutup, tidak partisipatif, dan rentan terhadap kecurangan. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ICESCR dan Komentar Umum No. 25

9 Tidak ada pengawasan terhadap program travel grant internasional Motif utama para pelaku adalah mendapatkan travel grant untuk bepergian ke luar negeri secara gratis. Tidak ada mekanisme verifikasi di Indonesia yang memeriksa apakah penerima travel grant benar-benar memiliki kapasitas akademik untuk hadir di konferensi internasional. Sistem ini memungkinkan fabrikasi data dan identitas dilakukan tanpa deteksi. Ketiadaan audit lintas negara antara penyelenggara konferensi dan institusi afiliasi pelamar semakin memperparah celah ini. Tidak adanya sistem verifikasi lintas negara untuk travel grant

10 Keterbatasan kewenangan Kemdiktisaintek yang membuat peneliti independen kebal sanksi Menteri Brian Yuliarto secara terbuka mengakui bahwa karena para terduga pelaku bukan dosen, kewenangan kementerian tidak masuk ke dalam ranah itu dan sidang komisi etik maupun disiplin tidak dapat dilakukan. Fakta bahwa "hanya satu yang memiliki afiliasi sebagai dosen atau peneliti di kampus Indonesia" menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kecurangan terstruktur justru berada di luar jangkauan sanksi akademik. Desain kelembagaan yang hanya mengatur dosen aktif, tidak mengatur peneliti independen

11 Tidak ada sistem informasi kolaborasi riset nasional yang terintegrasi Wakil Menteri Stella Christie mengidentifikasi tiga "biang kerok" mengapa swasta enggan investasi riset di Indonesia, termasuk tidak adanya sistem informasi kolaborasi riset yang memungkinkan peneliti dari berbagai latar——dosen, non-dosen, NGO, swasta——untuk terhubung dan berkolaborasi secara terstruktur. Ketiadaan platform ini memperkuat isolasi peneliti independen, memaksa mereka mencari pengakuan melalui jalur-jalur informal dan seringkali curang. Minimnya infrastruktur digital yang mendukung kolaborasi riset lintas sektor

12 Regulasi yang tidak menguntungkan peneliti dalam hal insentif pribadi Aturan saat ini tidak mengizinkan peneliti menerima insentif pribadi ketika memenangkan hibah riset. Semua dana hibah dikembalikan ke institusi, tidak ada bagian yang secara langsung dapat dinikmati peneliti sebagai bentuk apresiasi. Akibatnya, peneliti yang jujur dan produktif secara ekonomi tidak lebih diuntungkan daripada peneliti yang tidak produktif. Kondisi ini menciptakan disinsentif sistemik yang mendorong peneliti mencari "jalan pintas" seperti fabrikasi data untuk travel grant. Kebijakan insentif yang keliru dalam sistem pendanaan riset

C. Dampak Kumulatif terhadap Ekosistem Riset dan Integritas Nasional

Kesalahan-kesalahan sistemik di atas tidak berdiri sendiri; ia membentuk lingkaran setan yang memperkuat kerentanan ekosistem riset Indonesia:

Dampak Deskripsi Tingkat Keparahan

Krisis kepercayaan global Skandal ini mencoreng kredibilitas penelitian Indonesia di mata dunia, dengan risiko peneliti Indonesia yang jujur dan berkualitas ikut terkena imbasnya. Menteri Brian menyatakan bahwa secara etika dan pandangan dunia internasional, ini akan sangat bisa membuat citra negatif untuk peneliti-peneliti Indonesia. Tinggi

Indeks integritas riset yang buruk 13 universitas Indonesia masuk dalam Research Integrity Risk Index 2024——peringkat yang mengonfirmasi bahwa kecurangan akademik bukan anomali, melainkan masalah sistemik yang terukur secara global. Tinggi

Berkurangnya investasi swasta dalam riset Minimnya tenaga ahli terlatih, tidak adanya sistem kolaborasi, dan regulasi yang tidak menguntungkan peneliti telah menyebabkan swasta enggan berinvestasi dalam riset di Indonesia. Sedang

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sains Ketika publik mengetahui bahwa data riset dapat dipalsukan dengan mudah menggunakan AI untuk travel grant, kepercayaan terhadap institusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan berbasis sains akan tergerus. Sedang

Kerugian finansial negara Dana travel grant yang dikeluarkan——baik oleh penyelenggara konferensi internasional maupun potensi dana hibah nasional yang salah alokasi——adalah kerugian finansial langsung yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Sedang

D. Ringkasan Poin Penting

1. Ketiadaan jalur karier untuk peneliti non-dosen adalah kesalahan paling fundamental yang menciptakan "kelas tak bertuan" dalam ekosistem riset——mereka memiliki talenta dan kapasitas, tetapi tidak memiliki akuntabilitas kelembagaan.

2. Sistem insentif IKU dan BKD yang keliru telah mengubah penelitian dari panggilan intelektual menjadi kewajiban administratif yang mendorong kuantitas di atas kualitas.

3. Tidak adanya regulasi yang mengikat alumni dalam penggunaan afiliasi institusi menciptakan celah hukum yang memungkinkan pencatutan identitas tanpa konsekuensi yang jelas.

4. Ketiadaan mekanisme whistleblower dan citizen science melanggar kewajiban Indonesia di bawah ICESCR sekaligus menutup saluran partisipasi masyarakat sipil yang vital untuk pengawasan riset.

5. Program travel grant tanpa pengawasan adalah pintu masuk utama modus kecurangan——insentif perjalanan gratis ke luar negeri lebih kuat daripada insentif integritas akademik.

6. Keterbatasan kewenangan Kemdiktisaintek membuat peneliti independen secara efektif kebal dari sanksi administratif dan etik, memaksa pemerintah mencari jalur pidana sebagai jalan terakhir.

7. Regulasi yang tidak mengizinkan insentif pribadi bagi peneliti adalah disinsentif sistemik yang membuat peneliti jujur tidak lebih diuntungkan secara ekonomi daripada peneliti curang.

8. Tidak adanya sistem informasi kolaborasi riset memperkuat isolasi peneliti independen dan menghambat terbentuknya ekosistem riset yang sehat dan transparan.

9. Tidak adanya program sabbatical leave terstruktur menunjukkan bahwa negara belum serius mendukung pengembangan profesional jangka panjang peneliti.

10. Misinterpretasi Tri Dharma Perguruan Tinggi telah membebani dosen dengan tiga tugas terpisah, memaksa mereka mengorbankan kedalaman penelitian demi kuantitas output.

E. Rekomendasi Reformasi Sistemik

Berdasarkan identifikasi kesalahan di atas, rekomendasi reformasi berikut mendesak untuk diimplementasikan:

1. Membuka jalur fungsional peneliti di perguruan tinggi——sebagaimana digagas BRIN——sehingga peneliti non-dosen memiliki status, jenjang karier, dan akuntabilitas yang jelas.

2. Mereformasi IKU dan BKD dari insentif kuantitas menjadi insentif kualitas dan dampak riset, mengintegrasikan penelitian sebagai basis pengajaran dan pengabdian, bukan sebagai tugas terpisah.

3. Menyusun kode etik yang mengikat alumni dalam penggunaan nama institusi dan menetapkan sanksi pencatutan afiliasi tanpa izin, termasuk mekanisme pencabutan hak penggunaan nama institusi.

4. Membangun infrastruktur whistleblower yang terlindungi dan platform citizen science nasional sebagai bentuk pemenuhan kewajiban di bawah ICESCR, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan riset.

5. Mengembangkan sistem verifikasi lintas negara untuk travel grant, termasuk audit afiliasi kelembagaan dan substansi proposal penelitian.

6. Memperluas kewenangan Kemdiktisaintek untuk mencakup peneliti independen dan alumni yang menggunakan afiliasi institusi dalam publikasi ilmiah, setidaknya dalam bentuk sanksi etik dan pembatasan akses ke fasilitas riset publik.

7. Mengubah kebijakan insentif riset untuk mengizinkan peneliti yang memenangkan hibah mendapatkan apresiasi pribadi yang proporsional, menciptakan motivasi ekonomi bagi integritas dan produktivitas.

8. Membangun sistem informasi kolaborasi riset nasional yang terintegrasi, memungkinkan peneliti dari berbagai latar——dosen, non-dosen, NGO, swasta——untuk terhubung dan berkolaborasi.

9. Menyusun regulasi sabbatical leave yang terstruktur untuk peneliti di institusi publik, dengan durasi minimal 3-6 bulan setiap 5-7 tahun masa kerja, khusus diperuntukkan bagi pengembangan profesional dan riset mendalam.

10. Meluruskan interpretasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi dan perubahan pedoman operasional, memastikan penelitian menjadi fondasi yang mengintegrasikan pengajaran dan pengabdian, bukan beban terpisah.

Catalan: Poin-poin di atas disusun berdasarkan data yang tersedia hingga Juni 2026. Untuk informasi terkini mengenai perkembangan investigasi dan kebijakan, disarankan untuk merujuk pada publikasi resmi Kemdiktisaintek dan BRIN.