Surat Terbuka: Pengakuan Hukum Paten atas Publikasi Melalui Blog dan Website yang Terverifikasi Keasliannya

Surat Terbuka: Pengakuan Hukum Paten atas Publikasi Melalui Blog dan Website yang Terverifikasi Keasliannya

Kepada Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia

2. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

3. Para Anggota Komisi VI DPR RI

4. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset di Indonesia

5. Para Dosen, Peneliti, Mahasiswa, dan Akademisi

6. Masyarakat Umum

Di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan penuh hormat, kami sampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk perhatian dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait pengakuan hukum paten atas invensi yang dipublikasikan melalui media digital seperti blog dan website terverifikasi.

I. PENDAHULUAN: KRISIS APRESIASI KARYA INOVASI DIGITAL

Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem inovasi di Indonesia menghadapi dilema serius. Di satu sisi, para akademisi dan peneliti didorong untuk menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi tinggi, terutama jurnal internasional terindeks Scopus. Di sisi lain, realitas di lapangan justru mencerminkan ketimpangan yang mengkhawatirkan.

Capital outflow terus mengalir ke luar negeri melalui biaya publikasi jurnal internasional yang fantastis, sementara proses review yang lambat menghambat kelulusan mahasiswa dan kenaikan pangkat dosen. Lebih memprihatinkan lagi, buku-buku ilmiah lokal—yang seharusnya menjadi kewajiban bagi seorang Guru Besar setiap dua tahun sekali—kini semakin jarang ditulis. Padahal, tema-tema krusial seperti pangan, pertanian, hingga filsafat berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Fenomena yang lebih ironis adalah belum adanya pengakuan yang setara terhadap publikasi inovasi melalui jalur digital—blog, website pribadi, repositori daring, atau media publikasi digital lainnya. Padahal, di tingkat internasional, pengungkapan (disclosure) di internet telah diakui sebagai bagian dari state of the art sejak tanggal publikasi daring pertama.

II. POSISI HUKUM PATEN ATAS PUBLIKASI DIGITAL

A. Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, telah membawa perubahan signifikan dalam sistem paten Indonesia. Perubahan utama yang relevan dengan publikasi digital antara lain:

1. Perpanjangan Grace Period

Pasal terkait dalam UU Paten yang baru mengatur jangka waktu tenggang (grace period) bagi inventor yang telah melakukan pengungkapan publik sebelum pengajuan paten. Semula hanya 6 bulan, kini diperpanjang menjadi 12 bulan. Artinya, apabila seorang inventor mempublikasikan invensinya melalui blog atau website, ia masih memiliki waktu satu tahun untuk mengajukan permohonan paten tanpa kehilangan unsur kebaruan (novelty), dengan ketentuan bahwa ia harus dapat membuktikan bahwa pengungkapan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri (bukan pihak ketiga).

2. Pengakuan Pengungkapan di Internet sebagai Prior Art

Menurut standar internasional dan praktik di berbagai yurisdiksi termasuk Indonesia, informasi yang diungkapkan di internet atau dalam basis data daring dianggap tersedia untuk umum (publicly available) terhitung sejak tanggal informasi tersebut diunggah secara publik. Dengan demikian, publikasi melalui blog atau website yang terverifikasi keasliannya memiliki kedudukan hukum sebagai prior art yang sah, setara dengan publikasi cetak, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a· Memiliki tanggal publikasi yang jelas dan dapat diverifikasi

b· Sumber atau asal dokumen dapat diidentifikasi

c· Dapat diakses oleh publik tanpa batasan kerahasiaan

B. Tingkat Regional: ASEAN

Di kawasan Asia Tenggara, sistem harmonisasi paten terus berkembang. ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) merupakan program kerja sama paten regional pertama yang melibatkan sembilan negara anggota ASEAN. Meskipun ASEAN belum membentuk sistem paten tunggal yang terintegrasi penuh, pergerakan menuju konektivitas sistem dan penyelarasan dengan aturan global terus berlangsung.

Program PCT-ASPEC telah dijadikan fitur permanen sejak 27 Agustus 2025, yang memungkinkan pemanfaatan hasil pemeriksaan internasional untuk mempercepat proses paten di negara-negara ASEAN. Ini berarti bahwa publikasi digital yang telah tercatat dalam basis data paten Indonesia dapat digunakan sebagai prior art dalam penelusuran paten di seluruh kawasan ASEAN.

C. Tingkat Internasional

World Intellectual Property Organization (WIPO) secara tegas mengakui bahwa:

"Material on proprietary (pay for use) databases or digital networks is included as potential prior art"

Kriteria utama yang digunakan WIPO dalam memasukkan informasi ke dalam prior art adalah tanggal, yang dibuktikan dengan bukti dokumenter, sejak informasi tersebut tersedia untuk publik. Tidak ada persyaratan bahwa jaringan harus dapat diakses publik secara gratis; bahkan basis data berbayar pun diakui sebagai sumber prior art yang potensial.

Lebih lanjut, Patent Cooperation Treaty (PCT) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara termasuk Indonesia, menjadi landasan utama bagi sistem paten internasional yang mengakui prinsip first-to-file dan menghormati tanggal prioritas sebagai penentu utama kebaruan suatu invensi.

III. BLOG DAN WEBSITE SEBAGAI SARANA PATEN YANG SAH

A. Kualifikasi Yuridis

Publikasi invensi melalui blog dan website terverifikasi secara hukum diakui sebagai bentuk pengungkapan tertulis, selama memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria Standar Hukum Implementasi Praktis

Ketersediaan Publik Tidak ada batasan kerahasiaan Blog/website dapat diakses oleh publik tanpa registrasi atau kata sandi

Tanggal Publikasi Jelas, dapat diverifikasi, dan memiliki bukti dokumenter Metadata server, RSS feed, atau timestamp dari pihak ketiga

Identifikasi Asal Sumber dokumen dapat diidentifikasi Identitas penulis tercantum secara eksplisit dan terverifikasi

Integritas Konten Konten tidak diubah sejak publikasi Blockchain timestamping, sertifikasi digital, atau notaris elektronik

B. Verifikasi Keaslian sebagai Syarat Mutlak

Untuk menjamin bahwa publikasi blog atau website dapat digunakan sebagai dasar permohonan paten yang sah, diperlukan verifikasi keaslian yang komprehensif. Berikut adalah metode yang dapat digunakan:

1. Blockchain Timestamping

Blockchain dapat memberikan penanda waktu (timestamp) yang dapat diandalkan untuk konten digital, yang berfungsi sebagai bukti keberadaan pada titik waktu tertentu. Teknologi ini menciptakan catatan yang tidak dapat diubah (immutable record) tentang keberadaan dan isi dokumen pada waktu tertentu. Bukti bertanggal (timestamped evidence) ini sangat berharga untuk mendukung klaim prior art atau kepemilikan dalam sengketa.

Rekomendasi: Gunakan layanan blockchain timestamping seperti OriginStamp, Bernstein, atau Proof of Existence sebelum atau sesaat setelah publikasi blog/website.

2. Notaris Elektronik dan Sertifikasi Digital

Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019 mengatur tentang kekuatan pembuktian dokumen elektronik di Indonesia. Sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang terakreditasi (seperti PSrE atau BSrE) memberikan kekuatan hukum yang setara dengan dokumen kertas.

Rekomendasi: Mintalah stamping dokumen digital melalui notaris yang memiliki kewenangan elektronik, atau gunakan layanan digital notary yang diakui.

3. Penggunaan Platform Penerbitan Terverifikasi

Beberapa platform penerbitan digital telah menyediakan fitur verifikasi otomatis, antara lain:

a· IP.com — layanan berbayar yang menyimpan dokumen dalam basis data komputer, memberikan nomor unik pada setiap disclosure, dan menjamin bahwa disclosure tersebut diakui sebagai "printed publication" berdasarkan undang-undang paten (diakui di yurisdiksi seperti Amerika Serikat)

b· ResearchGate, Zenodo, atau Figshare — repositori ilmiah yang memberikan DOI (Digital Object Identifier) dan timestamp publikasi

c· Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) — melalui sistem e-filing yang terintegrasi

IV. PRAKTIK TERBAIK PUBLIKASI PATEN DIGITAL

Berdasarkan praktik internasional dan ketentuan hukum yang berlaku, kami merekomendasikan prosedur berikut bagi inventor yang hendak mempublikasikan invensinya melalui blog atau website:

A. Pre-Publication Checklist

```markdown

□ Langkah 1 — Dokumentasi: Simpan seluruh catatan pengembangan invensi (lab notebook, file versi, tanggal buat dokumen, email, nota) dalam format digital yang aman dan terdokumentasi.

□ Langkah 2 — Prior Art Search: Lakukan penelusuran paten dan publikasi terkait di database DJKI, WIPO, EPO, USPTO, Google Patents, dan basis data ilmiah lainnya sebelum publikasi. 

□ Langkah 3 — Blockchain Timestamp: Hasilkan hash dokumen dan simpan dalam blockchain sebelum publikasi. Simpan bukti hash dan transaksi.

□ Langkah 4 — Publikasi Digital: Upload konten blog/website dengan metadata yang jelas (nama penulis, tanggal, afiliasi).

□ Langkah 5 — Notaris Elektronik (opsional tetapi sangat disarankan): Lakukan pengesahan dokumen melalui notaris elektronik atau layanan digital seal.

□ Langkah 6 — Registrasi Bukti: Simpan seluruh bukti (screenshot, URL, hash blockchain, sertifikat notaris, file mentah) dalam satu arsip digital yang aman.

□ Langkah 7 — Pengajuan Paten: Ajukan permohonan paten formal ke DJKI paling lambat 12 bulan setelah publikasi digital.

```

B. Format Ideal Publikasi Blog/Website untuk Tujuan Paten

Komponen Deskripsi Contoh/Format

Judul Invensi Judul yang jelas, deskriptif, dan spesifik "Metode Verifikasi Keaslian Konten Digital Berbasis Blockchain"

Identitas Inventor Nama lengkap, afiliasi, alamat email, kontak Rasep Oktovian, S.T., M.T., Dosen Teknik Informatika...

Tanggal Publikasi Format yang jelas (DD/MM/YYYY) dengan bukti 15 Oktober 2024 (dengan timestamp server dan hash blockchain)

Deskripsi Invensi Uraian teknis yang lengkap, jelas, dan terstruktur Latar Belakang — Masalah Teknis — Solusi — Cara Kerja — Gambar/Diagram — Klaim — Manfaat — Kesimpulan

Klaim Batasan ruang lingkup perlindungan yang diinginkan 1. Suatu metode untuk memverifikasi keaslian konten digital, meliputi: ... (setidaknya 1 klaim mandiri)

Gambar/Diagram Ilustrasi teknis pendukung (minimal 300 dpi) Diagram alur, gambar teknis, screenshot interface

Referensi Daftar pustaka, paten terkait, atau literatur pendukung Format APA 7th edition atau gaya yang konsisten

Pernyataan Deklarasi bahwa ini adalah pengungkapan publik "Dengan ini dinyatakan bahwa invensi ini diungkapkan untuk pertama kalinya pada tanggal yang tertera di atas. Seluruh hak yang terkait dengan invensi ini adalah milik inventor yang disebutkan."

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis hukum dan praktik terbaik di atas, kami mengajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Akui Publikasi Blog/Website Terverifikasi sebagai Dasar Permohonan Paten

Kami mendesak DJKI untuk mengeluarkan pedoman resmi yang secara eksplisit menyatakan bahwa publikasi invensi melalui blog, website, repositori daring, atau media digital lainnya yang memenuhi kriteria verifikasi keaslian (seperti blockchain timestamping atau sertifikasi digital) diakui sebagai pengungkapan tertulis yang sah untuk keperluan prior art dan jangka waktu tenggang (grace period).

2. Penyetaraan Nilai Angka Kredit

Kami mendukung usulan DPR RI agar Angka Kredit (KUM) untuk publikasi paten, baik yang didaftarkan secara formal melalui DJKI maupun yang diungkapkan terlebih dahulu melalui blog/website terverifikasi, disetarakan dengan publikasi jurnal internasional terindeks Scopus. Hal ini akan:

a· Mendorong peningkatan jumlah paten yang didaftarkan dari lingkungan akademik

b· Mengurangi ketergantungan pada jurnal internasional yang menguras devisa

c· Meningkatkan apresiasi terhadap inovasi lokal

3. Bangun Infrastruktur Verifikasi Digital Nasional

Kami merekomendasikan DJKI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membangun sistem verifikasi keaslian konten digital nasional yang terintegrasi, meliputi:

a. Layanan blockchain timestamping gratis untuk inventor perorangan dan UMK

b· Integrasi dengan repositori ilmiah nasional (seperti Garuda, Ristekbrin)

c· Penerbitan sertifikat digital yang diakui secara hukum untuk publikasi paten digital

d· Pelatihan dan pendampingan bagi inventor

4. Harmonisasi dengan Standar Regional dan Internasional

Pastikan sistem paten Indonesia terus diselaraskan dengan:

a. PCT — untuk memfasilitasi perlindungan paten di luar negeri melalui satu permohonan internasional

b. ASPEC — untuk mempercepat proses paten di kawasan ASEAN

c. WIPO STANDARD ST.25/ST.26 — untuk standarisasi pengungkapan paten digital

VI. KESIMPULAN DAN SERUAN

Publikasi invensi melalui blog dan website terverifikasi adalah sebuah keniscayaan di era digital. Bukan hanya mungkin secara hukum, tetapi merupakan langkah strategis untuk:

1. Mempercepat difusi pengetahuan — masyarakat dapat mengakses informasi invensi secara lebih cepat dan murah

2. Melindungi hak inventor — dengan bukti timestamp yang kuat, inventor memiliki perlindungan awal sebelum pengajuan paten formal

3. Mendorong lebih banyak inovasi — terutama dari kalangan yang selama ini terkendala biaya publikasi jurnal internasional

4. Menghemat devisa negara — dengan mengurangi ketergantungan pada jurnal dan penerbit asing

Kami percaya bahwa dengan pengakuan hukum yang jelas dan infrastruktur verifikasi yang memadai, blog dan website dapat menjadi sarana publikasi paten yang sah, efektif, dan berkeadilan.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, DPR, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat sipil—untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem paten digital yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global.

Bangkitkan inovasi lokal, lindungi dengan sistem yang adil, dan wujudkan Indonesia sebagai pusat kreativitas dunia!

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hormat kami,

Rohmandar Asep                                        Tim Advokasi Kekayaan Intelektual Digital Indonesia

atas nama para inventor, akademisi, dan masyarakat pecinta inovasi

Lampiran Referensi Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten jo. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

3. Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 (ratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997)

4. WIPO Standards (ST.25, ST.26) — 2023–2025 revision

5. ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016–2025

6. Guidelines for Examination in the European Patent Office (EPC, Art. 54)

7. ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC) Programme Guidelines (2025 revision. 

📌 CATATAN PENTING:

Surat terbuka ini disusun sebagai kerangka advokasi dan panduan umum. Untuk permohonan paten yang spesifik, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan kekayaan intelektual berlisensi atau klinik HKI di perguruan tinggi. Hal-hal teknis seperti kebaruan (novelty), langkah inventif (inventive step), dan penerapan industri (industrial applicability) tetap harus dinilai secara kasus per kasus oleh pemeriksa paten yang berwenang di DJKI.