Mengidentifikasi Dinamika Asimetris dan Non-Linear dalam Ketimpangan Perkotaan–Pedesaan melalui Kerangka Teonomik Di Indonesia

JURNAL PENELITIAN MANDIRI KASUNDAAN NUSANTARA

 Seri Ekonomi, Filsafat, dan Kebijakan Publik

Mengidentifikasi Dinamika Asimetris dan Non-Linear dalam Ketimpangan Perkotaan–Pedesaan melalui Kerangka Teonomik Di Indonesia

Beyond Linearity: Identifying Asymmetric and Non-Linear Dynamics in Urban–Rural Inequality through a Theonomic Framework In Indonesia

Asep Rohmandar¹* • Wulan Sari Dewi²

¹Masyarakat Peneliti Mandiri Sunda Nusantara (MPMSN) dan Masyarakat Peneliti Sundaland

²Alumni Fakultas Manajemen & Bisnis, UNIBI Bandung

*Korespondensi: rohmandarasep54@gmail.com / rasep7029@gmail.com  |  +62 838-2154-3522

wulansdewi239@gmail.com  |  +62 821-2738-6059

Abstrak

Kata Kunci: ketimpangan desa-kota; non-linearitas; asimetri; teonomi; ekonomi kompleksitas; Indonesia

Sebagian besar kajian kebijakan tentang ketimpangan perkotaan–pedesaan di Indonesia masih bertumpu pada asumsi hubungan yang linear dan simetris: pertumbuhan ekonomi dianggap akan menetes secara proporsional dari kota ke desa, dan intervensi kebijakan diperlakukan seakan memiliki efek yang dapat dibalik (reversible) dengan mudah. Artikel ini berargumen bahwa asumsi tersebut keliru secara empiris maupun normatif. Dengan menelaah literatur ekonomi regional kontemporer—mencakup model ambang batas spasial, regresi kuantil, dan model transisi mulus panel—penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan desa-kota bergerak mengikuti pola non-linear (berbentuk U-terbalik, berambang ganda, atau bertransisi mulus) dan asimetris (melebar cepat namun menyempit lambat, sebuah fenomena yang secara konseptual berkerabat dengan gagasan kausasi kumulatif Myrdal dan path dependence dalam ekonomi kompleksitas Arthur). Untuk membaca fenomena ini secara utuh, artikel ini mengusulkan Kerangka Teonomik yang diadaptasi dari trilogi heteronomi–otonomi–teonomi Paul Tillich dan disintesiskan dengan filsafat Tri Tangtu di Buana serta kerangka analitis Triangulasi Teo-Etis dan logika Gellert–Euclidean. Kerangka ini memosisikan non-linearitas bukan sekadar sebagai anomali statistik, melainkan sebagai medan moral tempat pilihan struktural—otonom (pasar), heteronom (negara/adat yang memaksa), dan teonom (keseimbangan bermakna)—saling berinteraksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2026 menegaskan pola ini: rasio Gini nasional naik menjadi 0,368, didorong oleh ketimpangan perkotaan (0,387) yang jauh melampaui ketimpangan perdesaan (0,296), sementara kemiskinan tetap terkonsentrasi di desa. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan wilayah perlu bergeser dari model linear-proporsional menuju model adaptif-berambang yang secara eksplisit memperhitungkan titik kritis (tipping point), efek historis (lock-in), dan tanggung jawab etis lintas generasi.

Abstract

Keywords: urban-rural inequality; non-linearity; asymmetry; theonomy; complexity economics; Indonesia

Most Indonesian policy studies on urban–rural inequality still rest on an assumption of linear, symmetric relationships: growth is presumed to trickle down proportionally from cities to villages, and policy interventions are treated as if their effects were easily reversible. This article argues that such assumptions are both empirically and normatively flawed. Drawing on contemporary regional-economics literature—spatial threshold models, quantile regressions, and panel smooth-transition models—the study shows that urban–rural inequality follows non-linear patterns (inverted-U, double-threshold, or smooth-transition) and asymmetric dynamics (widening quickly, narrowing slowly), a phenomenon conceptually related to Myrdal's cumulative causation and Arthur's path-dependent complexity economics. To read this phenomenon holistically, the article proposes a Theonomic Framework adapted from Paul Tillich's heteronomy–autonomy–theonomy triad, synthesized with the Sundanese philosophy of Tri Tangtu di Buana and the authors' Teo-Ethical Triangulation and Gellert–Euclidean logic frameworks. This framework positions non-linearity not merely as a statistical anomaly but as a moral field in which structural choices—autonomous (market), heteronomous (coercive state or custom), and theonomous (meaningful equilibrium)—interact. Statistics Indonesia (BPS) data through March 2026 confirm this pattern: the national Gini ratio rose to 0.368, driven by urban inequality (0.387) far exceeding rural inequality (0.296), while poverty remains concentrated in rural areas. The article concludes that regional development policy must shift from a linear-proportional model toward an adaptive-threshold model that explicitly accounts for tipping points, lock-in effects, and cross-generational ethical responsibility.

1. Pendahuluan

Wacana pembangunan wilayah di Indonesia, sejak era Orde Baru hingga periode pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini, masih diwarnai oleh cara berpikir yang pada dasarnya linear: ditambah investasi infrastruktur sekian persen, diproyeksikan pendapatan desa naik sekian persen; ditambah subsidi sekian rupiah, ketimpangan diasumsikan turun secara proporsional. Cara berpikir ini nyaman secara administratif karena mudah dituangkan ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), tetapi ia menyembunyikan sebuah asumsi yang jarang diuji secara eksplisit: bahwa hubungan antara pembangunan dan ketimpangan bersifat searah, sebanding, dan dapat dibalik kapan saja.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) justru memperlihatkan gambaran yang lebih rumit. Pada Maret 2026, rasio Gini nasional tercatat naik menjadi 0,368, meningkat 0,005 poin dari 0,363 pada September 2025. Yang menarik, kenaikan ini tidak simetris antarwilayah: rasio Gini perkotaan mencapai 0,387, sedangkan perdesaan hanya 0,296—sebuah selisih struktural yang telah bertahan lebih dari satu dekade dan bahkan pada Maret 2025 posisinya adalah 0,395 berbanding 0,299. Sementara itu, tingkat kemiskinan justru menurun menjadi 8,07 persen secara nasional, tetapi tetap terkonsentrasi lebih dalam di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Kombinasi antara ketimpangan yang lebih tinggi di kota namun kemiskinan yang lebih dalam di desa adalah sebuah paradoks yang tidak dapat dijelaskan oleh model 'kue pembangunan menetes ke bawah' yang linear.

Fenomena semacam ini bukan hanya gejala Indonesia. Kajian-kajian regional-ekonomi kontemporer di berbagai negara berkembang menunjukkan pola serupa: hubungan antara pembangunan infrastruktur, urbanisasi, digitalisasi ekonomi, dan harga properti terhadap ketimpangan desa-kota secara konsisten terbukti non-linear dan seringkali asimetris, bukan proporsional. Artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: Pertama, bagaimana pola non-linear dan asimetris dalam ketimpangan desa-kota dapat diidentifikasi secara konseptual dan empiris, baik dari literatur internasional maupun data Indonesia terkini? Kedua, kerangka normatif apa yang dapat digunakan untuk menilai fenomena tersebut secara etis, bukan sekadar teknokratis? Ketiga, implikasi kebijakan apa yang dapat ditarik apabila ketimpangan desa-kota diperlakukan sebagai sistem dinamis yang memiliki ambang batas (threshold), efek historis (path dependence), dan potensi titik kritis (tipping point), alih-alih sebagai garis lurus yang dapat digeser dengan mudah?

1.1 Kebaruan dan Kontribusi

Kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, secara metodologis, artikel ini menyintesiskan temuan-temuan empiris tentang non-linearitas ketimpangan desa-kota dari berbagai konteks (Tiongkok, Amerika Serikat, dan Indonesia) ke dalam satu peta konseptual yang koheren. Kedua, secara teoretis, artikel ini memperkenalkan Kerangka Teonomik sebagai lensa normatif atas fenomena non-linear tersebut—sebuah pendekatan yang mengangkat kembali trilogi heteronomi–otonomi–teonomi Paul Tillich dan meletakkannya bersanding dengan falsafah Kasundaan Tri Tangtu di Buana, sekaligus mengoperasionalkannya melalui kerangka analitis Triangulasi Teo-Etis dan logika Gellert–Euclidean yang telah dikembangkan dalam kajian-kajian MPMSN sebelumnya. Ketiga, secara kebijakan, artikel ini menawarkan pergeseran paradigma dari model intervensi linear-proporsional menuju model adaptif-berambang yang lebih realistis bagi konteks Indonesia yang sangat heterogen secara geografis dan kultural.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

2.1 Dari Kurva Kuznets ke Non-Linearitas Kontemporer

Gagasan bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan bersifat non-linear bukanlah hal baru. Kuznets (1955) mengajukan hipotesis kurva U-terbalik: ketimpangan meningkat pada tahap awal industrialisasi, mencapai puncak, lalu menurun seiring pematangan ekonomi. Literatur kontemporer memperbarui gagasan ini dengan alat statistik yang jauh lebih canggih. Studi tentang efek urbanisasi baru terhadap ketimpangan desa-kota di Tiongkok, misalnya, secara eksplisit membangun ulang hipotesis Kuznets untuk menjelaskan mengapa urbanisasi dapat melebarkan ketimpangan pada tahap awal sebelum akhirnya menyempitkannya, dengan mempertimbangkan pula bahwa variabel ekonomi yang rentan berfluktuasi cenderung menghasilkan sebaran yang miring (skewed) dan respons yang asimetris. Studi berbasis Model Durbin Spasial atas 44 kabupaten di Aglomerasi Perkotaan Lanxi, Tiongkok, menemukan bahwa lintasan temporal ketimpangan pendapatan desa-kota membentuk pola U-terbalik yang konsisten dengan periode intervensi kebijakan nasional, restrukturisasi ekonomi regional, dan penetrasi infrastruktur yang tidak merata secara spasial.

2.2 Efek Ambang Batas dan Asimetri

Selain berbentuk kurva, non-linearitas juga muncul dalam bentuk efek ambang batas (threshold effect). Kajian tentang dampak harga perumahan terhadap ketimpangan pendapatan desa-kota di Tiongkok daratan, dengan menggunakan model ambang spasial-dinamis, mengidentifikasi titik ambang harga rumah yang kritis: di bawah ambang tersebut, kenaikan harga properti memperlebar ketimpangan desa-kota secara tajam, sementara di atas ambang tersebut efeknya melemah seiring pasar yang makin matang dan keterjangkauan yang makin terbatas. Studi lain tentang perbaikan jalan raya di wilayah tertinggal Tiongkok menemukan efek ambang ganda (double threshold): di bawah kedua ambang tersebut, pembangunan jalan justru memperlebar kesenjangan pendapatan desa-kota, dan baru setelah melewati ambang kedua efeknya berbalik menjadi menyempitkan kesenjangan. Studi berbasis Panel Smooth Transition Regression atas ekonomi digital di Sabuk Ekonomi Sungai Yangtze menunjukkan pola serupa: perdebatan literatur tentang apakah ekonomi digital memperkecil atau memperbesar kesenjangan desa-kota sesungguhnya bersumber dari paradigma linear yang gagal menangkap sifat dinamis, bertahap, dan non-linear dari hubungan tersebut.

Di sisi lain, pola asimetri temporal juga terlihat jelas pada studi longitudinal Amerika Serikat: asosiasi negatif awal antara tingkat urbanisasi dan derajat ketimpangan hampir sepenuhnya terhapus pada tahun 2016, sebuah konvergensi yang didorong terutama oleh kenaikan ketimpangan di dalam wilayah metropolitan itu sendiri—khususnya di kabupaten inti kota besar—dan bukan oleh penurunan sistematis ketimpangan di wilayah non-metropolitan. Studi tentang ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, juga menemukan adanya 'klub konvergensi' yang terpisah antara wilayah kota dan desa, dengan jebakan kemiskinan geografis (geographical poverty traps) yang bertahan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, serta pola persistensi dan imobilitas dalam dinamika distribusi pendapatan. Sementara itu, kajian tentang pemerataan pendidikan dasar desa-kota di Tiongkok menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat koordinasi tinggi cenderung mempertahankan status tersebut, sementara wilayah bertetangga dengan koordinasi rendah justru saling menghambat perbaikan satu sama lain—sebuah bentuk lain dari non-linearitas spasial yang bersifat menular (spatial spillover).

2.3 Ekonomi Kompleksitas: Path Dependence dan Kausasi Kumulatif

Untuk memahami mengapa ketimpangan desa-kota cenderung melebar cepat namun menyempit lambat, artikel ini merujuk pada dua tradisi teoretis yang saling melengkapi. Tradisi pertama adalah kausasi kumulatif (cumulative causation) Gunnar Myrdal, yang menjelaskan bagaimana keunggulan awal suatu wilayah—modal, tenaga kerja terampil, infrastruktur—cenderung menarik lebih banyak sumber daya ke wilayah tersebut melalui mekanisme umpan balik positif, sehingga kesenjangan antarwilayah cenderung memperkuat dirinya sendiri alih-alih otomatis terkoreksi oleh mekanisme pasar. Tradisi kedua adalah ekonomi kompleksitas Brian Arthur, yang menegaskan bahwa sistem ekonomi dengan imbal hasil meningkat (increasing returns) bersifat non-ergodik: peristiwa kecil pada tahap awal dapat mengunci (lock-in) sebuah wilayah pada lintasan tertentu, menghasilkan banyak kemungkinan keadaan jangka panjang (multiple equilibria) yang bergantung pada kondisi awal dan fluktuasi acak, bukan pada satu titik keseimbangan tunggal yang dapat diprediksi secara linear. Kombinasi kedua tradisi ini menjelaskan mengapa kebijakan yang dirancang berdasarkan asumsi 'apa yang naik pasti bisa diturunkan dengan proporsi yang sama' seringkali gagal: sistem yang path-dependent tidak simetris terhadap arah intervensi.

2.4 Kerangka Teonomik: Dari Tillich ke Tri Tangtu di Buana

Paul Tillich membedakan tiga modus relasi antara hukum/normatif dan kehidupan manusia: heteronomi (hukum asing yang dipaksakan dari luar, otoritatif dan menindas), otonomi (hukum akal yang ditemukan dan ditegakkan oleh individu atau sistem itu sendiri, sebagaimana pasar bebas modern mengklaim kedaulatan penuh atas dirinya), dan teonomi (otonomi yang bersatu kembali dengan kedalamannya sendiri, transparan terhadap dasar keberadaan/Yang Ilahi, sehingga hukum dijalani bukan sebagai paksaan maupun sebagai kesewenangan, melainkan sebagai keselarasan bermakna). Tillich menekankan bahwa teonomi bukanlah dominasi agama atas nalar—itu tetap heteronomi dalam bentuk lain—melainkan penyatuan nalar otonom dengan kedalaman maknanya sendiri.

Kerangka ini relevan bagi ekonomi ketimpangan desa-kota karena pola non-linear yang dipaparkan pada bagian 2.1–2.3 dapat dibaca sebagai manifestasi dari ketegangan otonomi-heteronomi yang belum terteonomikan. Ketika pasar dibiarkan sepenuhnya otonom, hasilnya adalah kausasi kumulatif yang menguntungkan kota dan mengunci desa pada posisi tertinggal (lock-in negatif). Ketika negara memaksakan redistribusi secara heteronom tanpa memperhitungkan ambang batas dan efek asimetris, hasilnya seringkali berupa program yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif karena diterapkan pada titik kurva yang salah. Teonomi, dalam konteks ini, menuntut agar kebijakan pembangunan wilayah tunduk pada 'hukum'—yakni pemahaman ilmiah tentang ambang batas dan non-linearitas itu sendiri—namun tetap diarahkan oleh makna dan tujuan yang lebih dalam: keadilan antarwilayah dan antargenerasi, bukan sekadar efisiensi agregat. Kerangka Teo-Etis ini bersanding secara alami dengan falsafah Kasundaan Tri Tangtu di Buana, yang membagi tatanan kehidupan ke dalam tiga unsur yang harus berada dalam keseimbangan dinamis—Buana Nyungcung (dimensi transenden/spiritual), Buana Panca Tengah (dimensi manusiawi/sosial), dan Buana Larang (dimensi material/alam)—sebuah paralel konseptual terhadap teonomi, otonomi, dan heteronomi yang memperkuat argumen bahwa keseimbangan sejati bukanlah keadaan statis-linear, melainkan keseimbangan dinamis yang terus-menerus dirawat.

"Non-linearitas bukan sekadar anomali statistik yang harus diluruskan oleh model yang lebih canggih; ia adalah medan moral tempat pilihan otonom, heteronom, dan teonom saling berebut pengaruh atas nasib wilayah pedesaan."  — Sintesis Teo-Etis, MPMSN 2026

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis tinjauan literatur sistematis (systematic narrative review) yang dipadukan dengan analisis data sekunder. Prosedur penelitian ditempuh dalam empat tahap:

1. Penelusuran literatur akademik terkini (2020–2026) mengenai non-linearitas dan asimetri ketimpangan desa-kota dari basis data jurnal internasional (MDPI, ScienceDirect, Springer, Frontiers) dengan kata kunci 'urban-rural inequality', 'non-linear', 'asymmetric', dan 'threshold effect'.

2. Pengumpulan data sekunder resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mengenai rasio Gini dan tingkat kemiskinan menurut wilayah perkotaan-perdesaan, periode September 2020 hingga Maret 2026.

3. Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola non-linear (kurva U-terbalik, ambang tunggal/ganda, transisi mulus) dan pola asimetri (kecepatan pelebaran versus penyempitan) lintas studi.

4. Sintesis normatif dengan menerapkan Kerangka Teonomik dan instrumen analitis Triangulasi Teo-Etis serta logika Gellert–Euclidean untuk menilai temuan empiris secara etis dan merumuskan implikasi kebijakan.

Kerangka Input–Proses–Output–Impact (IPOI) digunakan sebagai struktur pelaporan pada bagian pembahasan kebijakan, sementara logika Gellert–Euclidean—yang menggabungkan inferensi induktif-abduktif Gellert dengan aksioma deduktif bergaya Euclidean—digunakan untuk menguji konsistensi argumen antara premis normatif (teonomi) dan temuan empiris (non-linearitas). Keterbatasan metode ini bersifat kualitatif-sintetik dan tidak melibatkan estimasi ekonometrik primer atas data Indonesia; artikel ini mengandalkan re-analisis kualitatif terhadap temuan kuantitatif yang telah dipublikasikan pada studi-studi rujukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Potret Empiris Ketimpangan Desa-Kota Indonesia

Tabel 1 merangkum pergerakan rasio Gini Indonesia menurut wilayah pada rentang September 2024 hingga Maret 2026. Data menunjukkan bahwa meskipun rasio Gini nasional maupun perdesaan pernah mengalami penurunan pada September 2025, keduanya kembali naik pada Maret 2026, sementara rasio Gini perkotaan bergerak secara lebih fluktuatif dan konsisten berada jauh di atas rasio Gini perdesaan sepanjang periode pengamatan.

Tabel 1. Rasio Gini Indonesia Menurut Wilayah, September 2024–Maret 2026

Periode	Gini Nasional	Gini Perkotaan	Gini Perdesaan
September 2024	—	0,402	0,308
Maret 2025	0,375	0,395	0,299
September 2025	0,363	0,383	0,295
Maret 2026	0,368	0,387	0,296

Sumber: Diolah dari rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, konferensi pers Agustus 2026 dan Juli 2025.

Dua hal patut digarisbawahi. Pertama, kesenjangan struktural antara Gini perkotaan dan perdesaan bertahan pada kisaran 0,09–0,10 poin sepanjang periode yang diamati, menandakan bahwa ini bukan fluktuasi acak melainkan pola persisten—konsisten dengan temuan literatur internasional tentang 'klub konvergensi' terpisah antara kota dan desa. Kedua, terdapat paradoks arah: ketimpangan pengeluaran lebih tinggi di kota, tetapi kedalaman kemiskinan tetap lebih besar di desa, dengan disparitas tingkat kemiskinan kota-desa yang bahkan melebar dari 4,12 poin pada September 2025 menjadi 4,33 poin pada Maret 2026. Paradoks ini tidak dapat dijelaskan oleh model linear tunggal karena ketimpangan (distribusi relatif) dan kemiskinan (level absolut) bergerak mengikuti dua rezim dinamika yang berbeda—sebuah indikasi kuat adanya non-linearitas struktural, bukan sekadar variasi musiman.

4.2 Mengidentifikasi Non-Linearitas: Kurva, Ambang, dan Transisi

Menggunakan tipologi dari tinjauan pustaka, pola ketimpangan desa-kota Indonesia dapat diposisikan pada setidaknya tiga jenis non-linearitas yang paralel dengan temuan internasional:

• Pola U-terbalik jangka menengah: rasio Gini perkotaan sempat menurun dari 0,402 (September 2024) menjadi 0,383 (September 2025)—mengindikasikan fase 'menyempit'—sebelum naik kembali ke 0,387 (Maret 2026), mengindikasikan bahwa wilayah perkotaan Indonesia mungkin sedang berosilasi di sekitar sebuah ambang, bukan bergerak searah pada satu kurva.

• Efek ambang ganda pada infrastruktur dan perumahan: sebagaimana ditemukan pada kasus Tiongkok, perbaikan konektivitas (jalan, transportasi) dan kenaikan harga properti/lahan berpotensi memperlebar ketimpangan desa-kota di Indonesia sebelum manfaatnya menyebar merata—sebuah dugaan yang konsisten dengan pola RAPBN 2027 yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur strategis di kawasan urban dan aglomerasi metropolitan.

• Transisi mulus pada digitalisasi ekonomi: penetrasi ekonomi digital dan layanan keuangan digital di Indonesia kemungkinan besar mengikuti pola transisi bertahap serupa kasus Sabuk Ekonomi Yangtze, di mana manfaat awal terkonsentrasi di simpul-simpul urban sebelum menjalar ke pedesaan melalui jaringan rantai pasok dan migrasi sirkuler.

4.3 Dinamika Asimetris: Cepat Melebar, Lambat Menyempit

Prinsip kausasi kumulatif Myrdal dan path dependence Arthur menjelaskan mengapa arah pelebaran dan penyempitan ketimpangan desa-kota tidak simetris. Pelebaran ketimpangan cenderung terjadi cepat karena didorong oleh mekanisme umpan balik positif yang otonom: modal, talenta, dan investasi swasta bergerak ke kota mengikuti sinyal pasar yang responsif dalam hitungan bulan hingga tahun. Sebaliknya, penyempitan ketimpangan cenderung berjalan lambat karena bergantung pada intervensi heteronom (kebijakan negara, subsidi, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur desa) yang memerlukan waktu perencanaan, anggaran, dan implementasi jauh lebih panjang, serta harus menembus lock-in struktural yang telah terbentuk. Data BPS di atas mengonfirmasi pola ini secara tidak langsung: penurunan rasio Gini perkotaan dari 0,402 ke 0,383 memakan waktu satu tahun penuh, tetapi kenaikannya kembali ke 0,387 hanya memerlukan enam bulan—sebuah asimetri kecepatan yang sepadan dengan prediksi teoretis.

4.4 Kerangka Teonomik sebagai Lensa Normatif

Dengan kerangka Tillich, tiga pembacaan dapat diajukan atas data di atas. Pembacaan otonom akan menerima ketimpangan perkotaan yang tinggi sebagai harga wajar dari dinamisme pasar dan aglomerasi ekonomi, dan menolak intervensi karena dianggap mendistorsi efisiensi. Pembacaan heteronom akan menuntut redistribusi paksa yang seragam ke seluruh wilayah tanpa memperhitungkan di titik kurva mana suatu daerah berada—risikonya adalah pemborosan anggaran pada daerah yang sesungguhnya sudah berada pada fase 'menyempit alami', atau sebaliknya, intervensi yang terlalu lemah pada daerah yang justru sedang berada di titik kritis pelebaran. Pembacaan teonomik, yang diusulkan artikel ini, menuntut agar kebijakan disusun berdasarkan diagnosis posisi setiap wilayah pada kurva non-linearnya masing-masing (elemen otonom-ilmiah), namun tunduk pada tujuan keadilan antargenerasi dan keseimbangan Tri Tangtu di Buana yang tidak dapat direduksi menjadi metrik efisiensi semata (elemen transenden-bermakna). Dengan kata lain, teonomi menolak baik 'pasar tahu yang terbaik' (otonomi murni) maupun 'negara memaksakan pemerataan seragam' (heteronomi murni), dan menuntut kebijakan yang secara sadar berbasis-ambang (threshold-aware) sekaligus berorientasi-makna (meaning-oriented).

4.5 Sintesis: Triangulasi Teo-Etis atas Asimetri Desa-Kota

Instrumen Triangulasi Teo-Etis yang dikembangkan dalam kajian-kajian MPMSN sebelumnya dapat diadaptasi untuk membaca ketimpangan desa-kota melalui tiga simpul yang saling menguji: (1) simpul empiris—apa yang ditunjukkan data dan model non-linear; (2) simpul struktural—bagaimana kekuasaan ekonomi-politik (otonomi pasar versus heteronomi negara) membentuk lintasan path dependence; dan (3) simpul transenden—apa tujuan akhir yang bermakna dari pembangunan wilayah, yang dalam pandangan Kasundaan dirumuskan sebagai kaseimbangan (keseimbangan) antara Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, dan Buana Larang. Logika Gellert–Euclidean kemudian digunakan untuk menguji konsistensi: premis aksiomatik 'pembangunan harus berkeadilan antarwilayah' (aksioma Euclidean) diuji terhadap inferensi induktif dari pola data non-linear (inferensi Gellert), sehingga kesimpulan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya benar secara logis tetapi juga valid secara empiris.

4.6 Implikasi Kebijakan

Dari sintesis di atas, artikel ini merumuskan implikasi kebijakan sebagai berikut:

5. Pemetaan posisi kurva (curve-position mapping): pemerintah daerah dan pusat perlu mengidentifikasi apakah suatu kabupaten/kota berada pada fase 'melebar', 'di sekitar ambang', atau 'menyempit' sebelum merancang intervensi, alih-alih menerapkan formula subsidi yang seragam secara nasional.

6. Percepatan fase penyempitan (de-lock-in acceleration): mengingat penyempitan ketimpangan berjalan lebih lambat daripada pelebarannya, diperlukan instrumen kebijakan yang secara khusus dirancang untuk mempercepat proses ini—misalnya melalui investasi infrastruktur desa yang mendahului (bukan mengikuti) urbanisasi, agar tidak terjebak pada fase awal kurva U-terbalik yang justru memperlebar kesenjangan.

7. Indikator berbasis ambang dalam RAPBN: kerangka penganggaran seperti RAPBN 2027 perlu memasukkan indikator ambang batas (misalnya rasio harga lahan terhadap pendapatan desa) sebagai pemicu otomatis (automatic trigger) bagi realokasi anggaran, bukan sekadar target linear tahunan.

8. Audit teonomik kebijakan: setiap kebijakan pembangunan wilayah strategis perlu diuji melalui kerangka Triangulasi Teo-Etis untuk memastikan bahwa efisiensi otonom (pasar) dan pemaksaan heteronom (negara) tidak saling meniadakan tujuan transenden keadilan antarwilayah dan antargenerasi.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa ketimpangan perkotaan-pedesaan, baik dalam literatur internasional maupun dalam data Indonesia terkini, tidak dapat dipahami secara memadai melalui asumsi hubungan linear dan simetris. Pola-pola kurva U-terbalik, efek ambang tunggal maupun ganda, transisi mulus, serta asimetri kecepatan pelebaran-penyempitan yang ditemukan pada berbagai konteks—dari Aglomerasi Lanxi, Sabuk Ekonomi Yangtze, hingga kontinum desa-kota Amerika Serikat—menemukan padanannya pada data rasio Gini Indonesia periode 2024–2026, yang memperlihatkan kesenjangan struktural persisten antara ketimpangan perkotaan (0,387) dan perdesaan (0,296) pada Maret 2026, berdampingan dengan paradoks kemiskinan yang tetap lebih dalam di desa. Kerangka Teonomik yang diusulkan—menyintesiskan Tillich, Tri Tangtu di Buana, Triangulasi Teo-Etis, dan logika Gellert–Euclidean—menawarkan cara membaca non-linearitas ini bukan sebagai anomali teknis semata, melainkan sebagai medan etis yang menuntut keseimbangan sadar antara otonomi pasar, heteronomi negara, dan makna transenden pembangunan yang berkeadilan.

5.2 Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini bersifat kualitatif-sintetik dan belum melakukan estimasi ekonometrik primer (seperti model ambang spasial atau regresi transisi mulus) langsung atas data kabupaten/kota Indonesia. Agenda penelitian lanjutan yang disarankan mencakup: (1) estimasi empiris titik ambang spesifik-Indonesia menggunakan data panel BPS tingkat kabupaten/kota; (2) pengujian kuantitatif kerangka Triangulasi Teo-Etis melalui survei persepsi keadilan antarwilayah; dan (3) studi komparatif lintas provinsi untuk menguji apakah pola 'klub konvergensi' yang ditemukan di Tiongkok dan Amerika Serikat juga berlaku pada gugus kepulauan Nusantara yang memiliki karakteristik geografis dan kultural yang jauh lebih terfragmentasi.

Daftar Pustaka

Arthur, W. B. (1994). Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor: University of Michigan Press. Tersedia pada: https://press.umich.edu/Books/I/Increasing-Returns-and-Path-Dependence-in-the-Economy2.

Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The Economic Journal, 99(394), 116–131.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI. (2026). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2025. Tersedia pada: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html.

Bisnis.com. (2026, 5 Agustus). Ketimpangan Makin Lebar, Rasio Gini Maret 2026 Naik Menjadi 0,368. Tersedia pada: https://ekonomi.bisnis.com/read/20260805/9/1993850/ketimpangan-makin-lebar-rasio-gini-maret-2026-naik-menjadi-0368.

Bloomberg Technoz. (2026, 5 Agustus). BPS: Ketimpangan Ekonomi Warga di Kota dan Desa Kompak Naik. Tersedia pada: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117382/bps-ketimpangan-ekonomi-warga-di-kota-dan-desa-kompak-naik.

Chen, X., et al. (2025). The non-linear impact of highway improvements on the urban–rural income gap in underdeveloped regions: A mixed-methods approach. Sustainability, 17. Tersedia pada: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025Sust...17.1640C/abstract.

CNBC Indonesia. (2026, 5 Agustus). Data Terbaru! Ketimpangan Ekonomi Warga Kota dan Desa Naik. Tersedia pada: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260805120741-4-756720/data-terbaru-ketimpangan-ekonomi-warga-kota-dan-desa-naik.

Essers, D. (t.t.). A Review of Brian Arthur's Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Tersedia pada: https://www.scribd.com/document/196615298/Dennis-Essers-A-Review-of-Brian-Arthur-s-Increasing-Returns-and-Path-Dependence-in-the-Economy.

Kompas.id. (2026, 5 Agustus). Data BPS: Tingkat Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Melebar. Tersedia pada: https://www.kompas.id/artikel/tingkat-kemiskinan-menurun-ketimpangan-melebar.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28.

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duckworth.

NU Online. (2026, 8 Juni). BPS Sebut Ketimpangan Nasional Menurun, Tapi Warga Kota Masih Terjepit. Tersedia pada: https://www.nu.or.id/nasional/bps-sebut-ketimpangan-nasional-menurun-tapi-warga-kota-masih-terjepit-c1kvl.

Olson, R. E. (2022). Paul Tillich and 'Theonomous Culture'. Tersedia pada: https://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2022/12/paul-tillich-and-theonomous-culture/.

Tempo.co. (2026, 5 Februari). BPS: Gini Ratio Turun, Ketimpangan di Kota Lebih Tinggi. Tersedia pada: https://www.tempo.co/ekonomi/bps-gini-ratio-turun-ketimpangan-di-kota-lebih-tinggi-2112844.

Tillich, P. (1951–1963). Systematic Theology (Vol. I–III). Chicago: University of Chicago Press.

Tolvajčić, D. (t.t.). Paul Tillich's ethics: Autonomy, heteronomy, theonomy, love, power, justice. CEEOL. Tersedia pada: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=746954.

Validnews. (2025, 25 Juli). Rasio Gini, BPS: Ketimpangan Kekayaan Kota Lebih Parah Dibanding Desa. Tersedia pada: https://validnews.id/ekonomi/rasio-gini-bps-ketimpangan-kekayaan-kota-lebih-parah-dibanding-desa.

Wang, Y., et al. (2026). Confronting demonic autonomy in digital capitalism: Reconstructing Tillich's religious socialism as a post-secular public theology. Religions, 17(1), 116. Tersedia pada: https://www.mdpi.com/2077-1444/17/1/116.

Wu, J., et al. (2021). Regional inequality of resident income and its determinants: A case study of Zhejiang Province, China. GeoJournal. Tersedia pada: https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-021-10456-9.

Yue, W., et al. (2026). Non-linear effects of the digital economy on urban-rural integration: A case study of the Yangtze River Economic Belt. Frontiers in Human Dynamics. Tersedia pada: https://www.frontiersin.org/journals/human-dynamics/articles/10.3389/fhumd.2026.1839629/full.

Zhang, L., et al. (2026). Does road infrastructure close or widen the urban–rural divide? Evidence from China's Lanxi Urban Agglomeration. Land, 15(3), 408. Tersedia pada: https://doi.org/10.3390/land15030408.

Zhang, T., et al. (2025). Nonlinear and spatial effects of housing prices on urban–rural income inequality: Evidence from dynamic spatial threshold models in Mainland China. Mathematics, 13(24), 3960. Tersedia pada: https://www.mdpi.com/2227-7390/13/24/3960.

Zhao, Q., et al. (2025). Dynamic evolution and convergence of the coupled and coordinated development of urban–rural basic education in China. PMC. Tersedia pada: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12564820/.

Zhou, Y., et al. (2023). Revealing the heterogeneous effects of new urbanization on urban-rural inequality using geographically weighted quantile regression. Applied Geography (ScienceDirect). Tersedia pada: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622823002138.

Lichter, D. T., & Ziliak, J. P. (2021). Income inequality across the rural-urban continuum in the United States, 1970–2016. PMC. Tersedia pada: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8562858/.