Sinopsis Naratif Dari Teonomi Ekonomi: Menakar Harta, Menimbang Makna

Sinopsis Naratif  Dari   Teonomi Ekonomi: Menakar Harta, Menimbang Makna

Sebuah Pembacaan Komprehensif atas Buku Teonomi Ekonomi: Perspektif Sejarah, Teori, Tokoh, dan Praktik Lintas Agama Karya Asep Rohmandar

Sinopsis Naratif

Buku Teonomi Ekonomi: Perspektif Sejarah, Teori, Tokoh, dan Praktik Lintas Agama karya Asep Rohmandar—diterbitkan oleh Baerpress—berangkat dari satu pertanyaan filosofis yang sederhana tetapi menusuk: bolehkah harta menjadi tuan, atau ia harus tetap menjadi hamba? Pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Sepanjang sejarah peradaban, manusia telah bergulat dengannya, dan setiap tradisi besar Asia menjawabnya dengan bahasa yang berbeda, meskipun menuju satu titik yang sama.

Islam menjawabnya melalui zakat: kekayaan yang mengalir keluar sebagai kesaksian bahwa ia bukan milik mutlak. Buddhisme menjawabnya melalui Jalan Tengah: kecukupan sebagai pembebasan dari lapar yang tak pernah kenyang. Hindu menjawabnya melalui trusteeship Gandhi: pemilik hanyalah penjaga sementara. Konfusianisme menjawabnya melalui bakti dan harmoni: kerja sebagai kewajiban kepada yang lebih besar dari diri sendiri, bukan sekadar akumulasi. Kristen Rekonstruksionis menjawabnya melalui hukum yang mengikat negara: kebebasan ekonomi tetap tunduk pada perintah yang lebih tinggi dari pasar.

Berbeda jalan, sama arah. Buku ini hendak menunjukkan bahwa ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang tahu batasnya, dan batas sejati tidak lahir dari kalkulasi untung-rugi semata, melainkan dari kesadaran bahwa manusia berutang pada sesuatu yang melampaui dirinya—entah disebut Allah, Dharma, Tian, atau Tuhan Yang Maha Esa. Di sinilah letak makna filosofis universalnya: modernitas sering mengira otonomi dan makna adalah dua hal yang saling meniadakan, bahwa manusia bebas berarti manusia tanpa tuan, dan ekonomi bebas berarti ekonomi tanpa Tuhan. Teonomi, dalam seluruh wajahnya lintas Asia, membantah anggapan itu. Ia menunjukkan bahwa kebebasan yang paling penuh justru lahir ketika hukum yang mengikat berasal dari kedalaman yang sama dengan akal itu sendiri—bukan dipaksakan dari luar, dan bukan pula ketiadaan hukum sama sekali.

Bagi Indonesia—bangsa yang lahir dari pengakuan bahwa Ketuhanan adalah sila pertama, bukan yang terakhir—pelajaran ini bukan sekadar teori impor. Ia adalah cermin bagi apa yang seharusnya sudah dihayati: bahwa ekonomi yang berkeadilan bukan ekonomi yang menyingkirkan Tuhan dari neraca, melainkan ekonomi yang menaruh-Nya di baris pertama, sebelum angka apa pun dihitung. Dengan demikian, buku ini bukan hanya bacaan tentang agama dan ekonomi, melainkan ajakan untuk memikirkan ulang dasar filosofis peradaban ekonomi kita.

Sekapur Sirih

Sekapur sirih buku ini terasa reflektif dan mengundang. Penulis tidak langsung menghadirkan teori yang berat, melainkan membuka dengan pertanyaan eksistensial: mengapa harta begitu mudah menjadi tuan, padahal ia semestinya menjadi hamba? Dari pertanyaan itu, penulis menelusuri sejarah, teori, tokoh, dan praktik lintas agama. Ia tidak berhenti pada satu tradisi, tetapi menjahitnya menjadi satu narasi besar tentang ekonomi yang berjiwa.

Yang menarik, buku ini tampaknya tidak ingin menjadi kompilasi doktrin agama tentang ekonomi. Ia ingin menjadi semacam peta makna: bagaimana Islam, Buddhisme, Hindu, Konfusianisme, dan Kristen Rekonstruksionis memberikan jawaban yang berbeda tetapi konvergen. Penulis mengajak pembaca untuk tidak terjebak pada dikotomi sempit antara “sekular” dan “religius”, melainkan melihat bahwa ekonomi selalu mengandung asumsi teologis—entah diakui atau tidak.

Namun, sebagai sebuah sekapur sirih, buku ini juga menyimpan tantangan. Ia berbicara tentang “teonomi” sebagai fondasi nilai transenden, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana konsep itu berbeda dari teokrasi, ekonomi syariah, atau etika sosial agama pada umumnya. Pembaca diajak berlayar, tetapi peta konseptualnya masih perlu dipertegas. Di sinilah kritik, masukan, dan penilaian dari perspektif state of the art (SOTA) serta novelty menjadi penting.

Peta SOTA: Di Antara Literatur Ekonomi-Agama

Dari perspektif SOTA, buku ini tidak lahir di ruang kosong. Wacana tentang ekonomi dan agama sudah sangat kaya. Max Weber menulis The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism; E.F. Schumacher memperkenalkan Buddhist Economics; M. Umer Chapra mengembangkan Islamic Economics; Gordon Redding menelaah The Spirit of Chinese Capitalism; Michael Novak menulis The Spirit of Democratic Capitalism; dan masih banyak lagi. Di Indonesia, wacana ekonomi Pancasila, ekonomi syariah, etika ekonomi Islam, serta kritik terhadap kapitalisme telah lama hadir.

Artinya, klaim bahwa tiga arus pemikiran—teonomi, ekonomi, dan agama—jarang dipertemukan perlu diuji dengan cermat. Yang mungkin jarang adalah upaya menyatukan lima tradisi besar Asia dalam satu kerangka teonomi yang eksplisit, dengan bahasa Indonesia, dan dengan keberanian menghubungkannya pada konteks kebangsaan. Di situ letak posisi buku ini: ia bukan pioneer di ruang kosong, tetapi ia mencoba menjadi jembatan di antara pulau-pulau wacana yang sudah ada.

Dalam kerangka SOTA, buku ini berada di persimpangan tiga bidang: filsafat ekonomi, studi agama, dan kajian kebijakan publik. Ia menyentuh pertanyaan normatif—apa yang seharusnya—tetapi belum sepenuhnya masuk ke analisis empiris—apa yang senyatanya terjadi. Ia menawarkan visi, tetapi belum sepenuhnya menawarkan verifikasi. Inilah yang membuatnya menarik sekaligus rentan.

Novelty: Di Mana Kebaruannya?

Kebaruan buku ini terletak pada beberapa hal. Pertama, ia mencoba menjahit tradisi lintas agama Asia—Islam, Buddhisme, Hindu, Konfusianisme, dan Kristen Rekonstruksionis—dalam satu diskursus teonomi ekonomi. Ini bukan pekerjaan mudah. Setiap tradisi memiliki sejarah, mazhab, dan perdebatan internal yang kompleks. Menyatukannya dalam satu narasi berisiko melakukan generalisasi, tetapi juga membuka ruang dialog yang jarang dirawat.

Kedua, buku ini menantang dikotomi modernitas. Ia membantah anggapan bahwa otonomi dan makna, kebebasan dan Tuhan, adalah dua hal yang saling meniadakan. Dalam bahasa penulis, ekonomi yang bebas bukan berarti ekonomi tanpa Tuhan; justru kebebasan sejati lahir ketika manusia mengakui keterikatannya pada nilai transenden. Gagasan ini bukan barang baru dalam filsafat, tetapi jarang diangkat ke permukaan dalam diskursus ekonomi arus utama.

Ketiga, buku ini relevan dengan Indonesia. Sila pertama Pancasila memberi ruang konstitusional bagi gagasan teonomi. Buku ini bisa menjadi cermin kritis bagi ekonomi Pancasila yang sering berhenti di slogan. Ia mengingatkan bahwa Ketuhanan bukan pelengkap di akhir perhitungan, melainkan fondasi di awal. Dengan demikian, novelty-nya bukan hanya pada tema, tetapi pada upaya melakukan lokalisasi dan kontekstualisasi gagasan teonomi dalam realitas kebangsaan.

Keempat, jika penulis mengembangkan lebih lanjut, buku ini berpotensi menjadi fondasi etis bagi ekonomi digital, kecerdasan artifisial, dan intellectual capital. Pertanyaan seperti “apakah AI boleh menggantikan manusia?” atau “apakah data adalah bentuk kekayaan baru yang harus dizakati?” bisa dijawab dari kerangka teonomi. Di sinilah kebaruan itu bisa menjadi kontribusi yang lebih besar: bukan hanya merawat masa lalu, tetapi menawarkan kompas untuk masa depan.

Kritik: Titik-Titik yang Menuntut Ketajaman

Namun, dari perspektif SOTA, ada beberapa kritik yang perlu diajukan. Pertama, posisi buku terhadap literatur yang sudah ada belum tegas. Ia perlu menjelaskan secara eksplisit apa yang belum dilakukan Weber, Schumacher, Chapra, Redding, Novak, dan lain-lain, serta di mana buku ini berdiri. Tanpa itu, klaim “jarang dipertemukan” bisa terdengar sebagai retorika, bukan argumentasi.

Kedua, ada risiko esensialisme. Mengatakan bahwa Islam, Buddhisme, Hindu, Konfusianisme, dan Kristen Rekonstruksionis “berbeda jalan, sama arah” bisa jatuh menjadi penyederhanaan jika tidak disertai konteks historis, mazhab, dan perdebatan internal. Islam bukan monolit; Buddhisme memiliki banyak aliran; Hindu sangat beragam; Konfusianisme telah mengalami transformasi; dan Kristen Rekonstruksionis adalah satu arus spesifik dalam Kristen. Buku perlu berhati-hati agar tidak menjadikan tradisi-tradisi besar itu sebagai kategori homogen.

Ketiga, istilah “teonomi” perlu dibedakan dari teokrasi. Dalam tradisi Kristen Rekonstruksionis, theonomy bermakna spesifik dan sering dikaitkan dengan hukum ilahi yang mengikat negara. Jika buku ini memakai istilah itu, ia perlu menjelaskan bahwa teonomi ekonomi yang dimaksud bukan teokrasi, bukan pula sekadar ekonomi syariah, melainkan kerangka etis-transenden yang menghargai kebebasan, pluralisme, dan tanggung jawab publik.

Keempat, klaim normatif perlu bukti empiris. Zakat, Jalan Tengah, trusteeship, bakti Konfusian, dan hukum Kristen Rekonstruksionis adalah gagasan normatif. SOTA menuntut studi kasus dan data: bagaimana institusi ini bekerja dalam praktik? Apa dampaknya terhadap distribusi, pertumbuhan, dan keadilan? Tanpa itu, buku ini berhenti pada tataran ide, bukan dampak.

Kelima, konteks Indonesia belum dioperasionalkan. Mengaitkan Ketuhanan sila pertama dengan ekonomi adalah langkah penting, tetapi perlu dijembatani ke kebijakan konkret: Pasal 33 UUD 1945, ekonomi Pancasila, zakat produktif, bank syariah, koperasi, BUMDes, dan indikator pembangunan yang tidak hanya PDB. Buku ini perlu menjawab: apa implikasi teonomi bagi APBN, pajak, upah, lingkungan, dan tata kelola perusahaan?

Masukan: Jalan Penguatan

Untuk memperkuat posisinya, ada beberapa masukan yang bisa diberikan. Pertama, tambahkan matriks perbandingan lintas agama. Bandingkan konsep harta, institusi ekonomi, tujuan hidup, dan kebijakan yang diderivasi dari masing-masing tradisi. Kedua, sertakan studi kasus: zakat produktif di Indonesia, GNH Bhutan, trusteeship Gandhi dalam gerakan swadesi, kapitalisme Konfusian di Asia Timur, dan pengaruh Kristen Rekonstruksionis dalam politik ekonomi Amerika. Ketiga, perjelas metodologi: apakah buku ini menggunakan hermeneutika, komparasi historis, analisis kebijakan, atau filsafat normatif? Metodologi yang eksplisit akan memperkuat posisi SOTA.

Keempat, integrasikan isu kontemporer. Jika penulis hendak mengembangkan kerangka evaluasi, ia bisa merumuskan semacam triangulasi nilai, pengetahuan, dan teknologi. Bagaimana AI dan intellectual capital dimaknai dalam kerangka teonomi? Apa etika AI dari perspektif nilai transenden? Ini akan membuat buku tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga visioner. Kelima, lengkapi perangkat akademik: glosarium, indeks, bibliografi, catatan perdebatan, dan ringkasan tiap bab. Keenam, usulkan indikator “ekonomi berjiwa”. Selain pertumbuhan, ukur keadilan, keberlanjutan, kohesi sosial, dan dimensi spiritual. Di sinilah teonomi bisa menawarkan alternatif operasional.

Kelebihan: Modal Awal yang Kuat

Di sisi lain, buku ini memiliki kelebihan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, novelty-nya dalam menjahit tradisi lintas agama dalam satu kerangka. Jarang ada buku yang mempertemukan Islam, Buddhisme, Hindu, Konfusianisme, dan Kristen Rekonstruksionis dalam satu diskursus teonomi ekonomi. Kedua, ia menantang dikotomi modernitas. Buku ini membantah anggapan bahwa otonomi dan makna, kebebasan dan Tuhan, adalah dua hal yang saling meniadakan.

Ketiga, ia relevan dengan Indonesia. Sila pertama Pancasila memberi ruang konstitusional bagi gagasan teonomi. Buku ini bisa menjadi cermin kritis bagi ekonomi Pancasila yang sering berhenti di slogan. Keempat, ia lintas disiplin. Ia menyentuh filsafat, ekonomi, studi agama, sejarah, dan kebijakan publik—kombinasi yang kaya untuk pembaca umum maupun akademik. Kelima, ia berpotensi menjadi fondasi etis ekonomi digital. Jika dikaitkan dengan AI dan intellectual capital, teonomi bisa menjadi kerangka etis untuk teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa. Keenam, bahasanya reflektif dan menggugah. Alih-alih kering dan teknokratis, buku ini mengajak pembaca bertanya tentang makna, batas, dan tanggung jawab.

Penutup

Pada akhirnya, Teonomi Ekonomi: Perspektif Sejarah, Teori, Tokoh, dan Praktik Lintas Agama adalah buku yang berani. Ia tidak sekadar menawarkan wacana, tetapi mengajak pembaca untuk memikirkan ulang dasar filosofis ekonomi. Dari perspektif SOTA, buku ini belum sepenuhnya solid secara metodologis dan empiris. Namun, dari perspektif novelty, ia menawarkan sintesis yang jarang dan relevan. Jika penulis mampu memperkuat posisi terhadap literatur, memperjelas metodologi, menambahkan studi kasus, dan mengoperasionalkan gagasannya dalam kebijakan konkret, buku ini bukan hanya bacaan inspiratif, tetapi juga kontribusi akademik yang serius bagi wacana ekonomi berbasis nilai, pengetahuan, dan kecerdasan.

Dengan demikian, buku ini layak dibaca—bukan sebagai jawaban akhir, melainkan sebagai undangan dialog. Ia mengingatkan kita bahwa pertanyaan “bolehkah harta menjadi tuan, atau ia harus tetap menjadi hamba?” bukan pertanyaan masa lalu, melainkan pertanyaan yang harus dijawab ulang oleh setiap generasi, termasuk generasi Indonesia yang sedang membangun peradaban ekonominya.