AI WASHING: KETIKA TEKNOLOGI DIJADIKAN KAMBING HITAM PHK

AI WASHING: KETIKA TEKNOLOGI DIJADIKAN KAMBING HITAM PHK

Opini Komprehensif tentang Fenomena “AI Image Laundering” dalam Kebijakan PHK Korporat

20 Februari 2026  |  Analisis & Opini

I. Pendahuluan: Badai PHK dan Narasi AI

Awal tahun 2026 diwarnai oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif di seluruh dunia. Hanya dalam bulan Januari 2026 saja, Amerika Serikat mencatat 108.435 pekerja yang kehilangan pekerjaan — angka tertinggi sejak tahun 2009. Nama-nama raksasa teknologi seperti Amazon, IBM, Salesforce, dan HP berulang kali muncul dalam pemberitaan, dan hampir selalu dengan narasi yang sama: kecerdasan buatan (AI) sedang mengambil alih pekerjaan manusia.

Namun benarkah demikian? Atau adakah sesuatu yang lebih kompleks dan lebih politis di balik narasi itu? Pertanyaan inilah yang kini mengemuka setelah CEO OpenAI Sam Altman membuat sebuah pengakuan mengejutkan di hadapan publik: banyak perusahaan yang menjadikan AI sebagai dalih — bukan sebagai alasan sesungguhnya — di balik gelombang PHK mereka.

II. Fenomena “AI Washing”: Pengakuan dari Dalam

Istilah “AI washing” bukanlah hal baru. Dalam konteks pemasaran, istilah ini merujuk pada praktik perusahaan yang melebih-lebihkan penggunaan atau peran AI dalam produk dan layanan mereka demi menarik investor dan konsumen. Namun kini, istilah tersebut telah berevolusi maknanya ke ranah yang jauh lebih serius: menutupi alasan struktural dan finansial di balik PHK dengan menyematkan label “otomatisasi AI.”

“I don’t know what the exact percentage is, but there’s some AI washing where people are blaming AI for layoffs that they would otherwise do, and then there’s some real displacement by AI of different kinds of jobs.”
— Sam Altman, CEO OpenAI — India AI Impact Summit, New Delhi, Februari 2026 (CNBC-TV18)

Pernyataan Altman ini sangat signifikan bukan hanya karena posisinya sebagai pemimpin perusahaan AI paling berpengaruh di dunia, tetapi juga karena ia secara implisit mengakui bahwa ekosistem AI turut bertanggung jawab dalam membangun narasi yang menyesatkan tersebut. Dengan kata lain: AI washing dalam PHK bukan sekadar spekulasi aktivis buruh, melainkan sebuah fenomena yang diakui oleh pelakunya sendiri.

Akar dari istilah ini berasal dari “greenwashing” — praktik perusahaan yang memoles citra ramah lingkungan tanpa substansi nyata. Dalam kasus AI washing PHK, perusahaan memosisikan diri sebagai inovator yang maju dengan menyatakan bahwa AI mendorong efisiensi, padahal kenyataannya mereka sedang memangkas biaya akibat over-hiring di era pasca-pandemi, penurunan pendapatan, atau tekanan pemegang saham.

III. Data Berbicara: Kesenjangan antara Narasi dan Realitas

Sejumlah laporan riset terkini memberikan gambaran yang jauh lebih bernuansa dibanding narasi korporat yang dominan:

●  National Bureau of Economic Research (NBER), Februari 2026: Hampir 90% eksekutif C-suite di AS, Inggris, Jerman, dan Australia menyatakan AI tidak berdampak pada ketenagakerjaan di perusahaan mereka dalam tiga tahun terakhir (survei ribuan eksekutif)

●  Yale Budget Lab (data BLS hingga November 2025): Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam perubahan komposisi pekerjaan atau durasi pengangguran pada pekerjaan yang terekspos tinggi terhadap AI sejak peluncuran ChatGPT (menggunakan Current Population Survey)

●  Challenger, Gray & Christmas (Januari 2026): Dari 108.435 PHK di AS, hanya ~7.600 kasus yang secara eksplisit mengaitkan AI sebagai penyebab (mayoritas disebabkan kondisi pasar & restrukturisasi internal)

●  Oxford Economics (Januari 2026): Sebagian besar PHK disebabkan oleh ‘traditional drivers’ seperti over-hiring dan kinerja keuangan yang buruk, bukan AI (laporan industri global)

●  Morgan Stanley (Januari 2026): Perusahaan memanfaatkan tren AI sebagai ‘license to reduce headcount’ (analisis pasar tenaga kerja)

Data-data ini mengungkap kesenjangan yang mencolok: di satu sisi, perusahaan-perusahaan besar berlomba mengklaim efisiensi berkat AI. Di sisi lain, bukti empiris menunjukkan bahwa AI belum benar-benar menjadi pendorong utama pengurangan tenaga kerja secara masif.

IV. Studi Kasus: Kontradiksi Narasi Korporat

Beberapa kasus korporat merepresentasikan kontradiksi ini dengan sangat gamblang.

Amazon mengumumkan pemangkasan 16.000 posisi pada Januari 2026, menyusul 14.000 PHK sebelumnya pada Oktober 2025. CEO Andy Jassy sempat menyebut bahwa efisiensi dari penggunaan AI secara ekstensif akan mengurangi total tenaga kerja korporat. Namun di sisi lain, pendapatan kuartal keempat Amazon justru melampaui ekspektasi analis, dengan pertumbuhan 24% di unit AWS yang berbasis AI. Artinya: PHK terjadi bukan karena perusahaan merugi, tetapi sebagai pilihan strategis untuk memaksimalkan margin.

ASML, perusahaan semikonduktor Belanda, bahkan lebih terang-terangan. Mereka mengumumkan 1.700 PHK di akhir Januari dengan pernyataan yang mengakui: “kami memilih melakukan perubahan ini di momen yang kuat.” Tidak ada klaim soal AI. Hanya pengakuan bahwa ini adalah rasionalisasi struktural.

IBM, yang sebelumnya mengumumkan jeda perekrutan untuk peran-peran yang berpotensi digantikan AI, justru berbalik arah: kepala SDM Nickle LaMoreaux mengumumkan rencana melipattigakan rekrutmen level pemula pada 2026. Perusahaan kini berfokus pada transformasi deskripsi pekerjaan — AI sebagai alat bantu, bukan pengganti pekerja.

Pola-pola ini menunjukkan bahwa narasi “AI menggantikan pekerja” sering kali merupakan kemasan yang dipoles untuk keputusan bisnis yang jauh lebih mundane: efisiensi biaya, tekanan investor, dan koreksi atas ekspansi berlebihan.

V. Suara Para Pemimpin AI: Antara Jujur dan Paradoksal

Menarik untuk mencermati bagaimana para pemimpin industri AI sendiri memandang dampak teknologi mereka terhadap ketenagakerjaan. Terdapat spektrum pandangan yang luas, bahkan di antara sesama CEO perusahaan AI.

“We’ll find new kinds of jobs, as we do with every tech revolution. But I would expect that the real impact of AI doing jobs in the next few years will begin to be palpable.”
— Sam Altman, CEO OpenAI — India AI Impact Summit 2026

Altman berada dalam posisi paradoksal: ia adalah pemimpin perusahaan yang paling bertanggung jawab mempercepat revolusi AI, sekaligus orang yang memperingatkan publik bahwa AI sedang dijadikan kambing hitam. Pernyataannya mengandung dua lapisan kebenaran yang harus dipahami secara bersamaan.

“AI could wipe out half of all entry-level white-collar jobs in the next five years.”
— Dario Amodei, CEO Anthropic — pernyataan publik, dikutip Business Insider & Fortune

Amodei, di sisi lain, justru lebih eksplisit dalam memproyeksikan dampak destruktif AI terhadap pasar kerja. Pernyataannya tentang potensi hilangnya separuh pekerjaan kerah putih level junior dalam lima tahun ke depan jauh lebih dramatis dibanding apa yang diakui Altman. Ini menarik karena Anthropic adalah pesaing langsung OpenAI, dan sinyal ini datang dari dua arah sekaligus.

“I’m already seeing some evidence that AI was causing a hiring slowdown at the company for junior roles.”
— Demis Hassabis, CEO Google DeepMind — Januari 2026

Hassabis memberikan sinyal yang lebih konkret: perlambatan rekrutmen untuk peran junior sudah terjadi secara nyata di Google DeepMind. Ini bukan lagi proyeksi — ini adalah data observasi dari dalam perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Namun perlu dicatat: bahkan di antara para pemimpin AI yang paling terbuka ini, tidak satu pun yang mengklaim bahwa gelombang PHK massal saat ini adalah bukti nyata dari otomatisasi AI yang sudah terjadi. Yang mereka katakan adalah: dampak yang lebih besar akan datang — tapi belum sekarang.

VI. Analisis Kritis: Mengapa Perusahaan Memilih Narasi AI?

Fenomena AI washing dalam PHK bukanlah kebohongan sederhana. Ia adalah kalkulasi komunikasi yang cermat. Setidaknya ada empat motivasi utama yang mendorong perusahaan menggunakan AI sebagai justifikasi PHK:

Pertama, manajemen citra di mata investor. Menyebut AI sebagai alasan PHK menempatkan perusahaan dalam narasi “kami berinvestasi di masa depan” ketimbang “kami sedang bermasalah.” Bagi pasar saham, perbedaan framing ini bisa berarti perbedaan harga saham yang signifikan.

Kedua, meminimalisir resistensi karyawan. PHK karena “perusahaan gagal” akan memantik kemarahan yang jauh lebih besar dibanding PHK karena “teknologi berkembang.” Narasi AI membuat PHK terasa lebih tak terhindarkan dan lebih impersonal.

Ketiga, menghindari pertanggungjawaban. Ketika AI yang disalahkan, tidak ada individu atau keputusan bisnis spesifik yang bisa dimintai tanggung jawab. Ini melindungi manajemen dari kritik publik yang lebih tajam.

Keempat, melegitimasi restrukturisasi pasca-pandemi. Banyak perusahaan teknologi melakukan over-hiring agresif selama 2020-2022. Kini ketika harus mengoreksinya, AI menjadi narasi yang lebih elegan dibanding mengakui kesalahan perencanaan tenaga kerja.

Laporan Morgan Stanley memformulasikan ini dengan tepat: AI kini berfungsi sebagai “license to reduce headcount” — sebuah izin sosial dan komunikasi yang memungkinkan pengurangan karyawan dilakukan tanpa stigma.

VII. Dampak Jangka Panjang: Bahaya Narasi yang Menyesatkan

AI washing dalam PHK bukan sekadar masalah kejujuran korporat. Ia memiliki implikasi sistemik yang serius terhadap kebijakan publik, pasar kerja, dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi.

Pertama, distorsi kebijakan publik. Jika pembuat kebijakan mempercayai bahwa gelombang PHK saat ini didorong oleh AI, mereka akan merespons dengan kebijakan yang keliru: misalnya memfokuskan semua sumber daya pada regulasi AI ketika masalah sesungguhnya adalah ketidakseimbangan struktur pasar kerja dan lemahnya perlindungan tenaga kerja dari keputusan bisnis korporat.

Kedua, panik sosial yang tidak proporsional. Data Yale Budget Lab menunjukkan belum ada perubahan signifikan pada pasar kerja akibat AI hingga November 2025. Namun survei Udacity menemukan 61% pekerja kerah putih percaya AI bisa menggantikan pekerjaan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Narasi AI washing berkontribusi pada kecemasan massal yang mungkin tidak sebanding dengan realitas saat ini.

Ketiga, mengaburkan akuntabilitas korporat. Ketika PHK dikaitkan dengan “gelombang tak terelakkan” bernama AI, tekanan pada perusahaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan bisnisnya menjadi berkurang. Ini berbahaya karena menormalkan PHK massal sebagai sesuatu yang “neutral secara teknologis,” padahal di baliknya adalah pilihan strategis yang bisa dan harus dipertanyakan.

Keempat, merusak kepercayaan terhadap AI itu sendiri. Ironinya, AI washing justru bisa merugikan adopsi AI dalam jangka panjang. Jika publik semakin mengidentifikasi AI dengan PHK — padahal banyak PHK tidak benar-benar disebabkan AI — resistensi terhadap teknologi ini akan semakin besar tanpa dasar yang akurat.

VIII. Melihat ke Depan: Dampak AI yang Sesungguhnya

Mengakui adanya AI washing tidak berarti mengecilkan dampak nyata AI terhadap ketenagakerjaan di masa mendatang. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa transformasi tersebut sedang dan akan terus terjadi — hanya waktunya yang berbeda dari yang sering diklaim.

Gartner memproyeksikan bahwa mulai 2028, sekitar 32 juta pekerjaan akan “dikonfigurasi ulang, didesain ulang, atau digabungkan” oleh AI setiap tahunnya. Ini bukan penghapusan massal — ini adalah transformasi peran. Dan untuk menghadapinya, Helen Poitevin dari Gartner memperkirakan sekitar 150.000 orang harus mengikuti pelatihan ulang setiap hari.

Altman sendiri memperingatkan bahwa superinteligensi AI “hanya berjarak beberapa tahun dari versi awalnya.” Jika proyeksi ini akurat, maka perbincangan tentang dampak AI terhadap pekerjaan belum usai — ia baru saja dimulai.

Yang dibutuhkan saat ini bukan kepanikan, melainkan kejernihan: kemampuan membedakan antara PHK yang sesungguhnya disebabkan oleh otomatisasi AI, dan PHK yang sekadar menggunakan AI sebagai jubah legitimasi. Tanpa kejernihan itu, baik kebijakan publik maupun strategi individu dalam menghadapi perubahan ini akan terus meleset dari sasaran.

IX. Kesimpulan: Pentingnya Kejujuran dalam Era AI

Fenomena AI washing dalam PHK adalah cerminan dari bagaimana narasi teknologi dapat dibajak untuk kepentingan korporat yang sangat konvensional: efisiensi biaya, manajemen investor, dan perlindungan citra manajemen. Ketika CEO OpenAI sendiri mengakui praktik ini, kita berhadapan dengan ironi yang dalam: industri yang paling banyak bicara tentang transparansi dan etika AI justru paling aktif membingkai keputusan bisnis dengan selubung teknologi.

Ini bukan ajakan untuk mengabaikan dampak nyata AI. Sebaliknya, ini adalah seruan untuk memperlakukan AI — dan keputusan bisnis yang mengatasnamakan AI — dengan standar akuntabilitas yang sama tingginya. Pekerja yang kehilangan pekerjaan berhak mendapat penjelasan yang jujur. Pembuat kebijakan butuh data yang akurat. Dan masyarakat perlu bisa membedakan antara disrupsi teknologi yang nyata dan restrukturisasi korporat yang dikemas sebagai keniscayaan digital.

Dalam era di mana narasi bergerak lebih cepat dari fakta, kemampuan untuk bertanya “AI yang mana? Buktinya apa?” adalah salah satu keterampilan paling penting yang perlu dimiliki siapapun — pekerja, pemimpin bisnis, maupun pembuat kebijakan.

Opini ini disusun berdasarkan pernyataan publik dari India AI Impact Summit (Februari 2026), laporan Fortune, Business Insider, Oxford Economics, Morgan Stanley, Yale Budget Lab, National Bureau of Economic Research, Challenger Gray & Christmas, Gartner, dan IT Pro.